OPINI

OPINI - Menyoal BPJS Kesehatan

Keputusan ini pun menuai kritik dari masyarakat. Di tengah beban hidup yang kian berat, menaikkan iuran BPJS ini dianggap tidak tepat.

OPINI - Menyoal BPJS Kesehatan
Undiana 

Oleh:
Undiana
Forum Muslimah Peduli Keluarga dan Generasi Makassar

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengusulkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020. Kenaikannya bahkan mencapai 100 persen.

Alasan kenaikan ini adalah untuk menutupi keuangan BPJS Kesehatan yang terus mengalami defisit.

Keputusan ini pun menuai kritik dari masyarakat. Di tengah beban hidup yang kian berat, menaikkan iuran BPJS ini dianggap tidak tepat.

Anggota DPR RI Komisi IX dan XI juga menolak rencana ini. Namun penolakan kenaikan iuran ini hanya berlaku bagi peserta BPJS Kesehatan kelas III. (makassar.tribunnews.com, 3/9/2019).

Sejak resmi beroperasi pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan memang tak pernah sepi dari kontorversi. Setidaknya ada beberapa hal yang sering mengemuka.

Pertama, BPJS sering disebut sebagai jaminan kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah.

Kenyataannya, para peserta diwajibkan membayar iuran (premi) tiap bulan sebagaimana dalam asuransi. Bahkan iurannya kini akan naik hingga 100 persen.

Maka, pada dasarnya tak ada jaminan dari pemerintah, karena masyarakat sendiri yang membayarnya demi mendapatkan pelayanan.

Baca: Pemerintah Desa Batara Pangkep Gelar Rembuk Stunting

Jika tak ikut kepesertaan, tak berhak untuk dilayani kecuali dengan menjadi pasien umum dengan biaya yang lebih besar. Kedua, dalam banyak kasus, pelayanan yang diberikan seringkali tidak maksimal.

Halaman
1234
Editor: Aldy
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved