Mutasi yang Dilakukan Bupati Takalar Dianulir Kemendagri, Ini Penjelasan BKPSDM
Kepala BKPSDM Takalar Rahmansyah Lantara mengaku masih berada di Jakarta hingga Kamis (5/9/2019) malam ini.
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
Dalam surat Kemendagri yang ditandatangi Prof Zudan, Bupati Takalar dinilai telah melakukan pelanggaran berat karena mengganti kepala dinas dukcapil.
Pemberhentian disebutkan semestinya hanya boleh dilakukan setelah mengajukan pengusulan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
Atas dasar itu, Bupati Takalar dinilai telah melanggar Pasal 83 A Undang-Undang No 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 76 Tahun 2015.
Pelanggaran tersebut dinilai sebagai pelanggaran administrasi berat dengan sanksi pemberhentian tetap.
Karena itu, di poin selanjutnya, Kemendagri meminta pembatalan pelantikan dan mengembalikan pejabat lama Faridah ke posisi semula dalam kurun waktu 10 hari, terhitung mulai 13 Agustus 2019 lalu.
"Suratnya sudah jelas kan," imbuh Prof Zudan ketika dikonfirmasi soal sanksi pemberhentian tetap Syamsari Kitta dari Bupati Takalar.
Tanggapan Pemkab Takalar
Kepala BKPSDM Takalar Rahmansyah Lantara mengakui, pihaknya mendapat teguran Kemendagri atas mutasi Kepala Dinas Dukcapil Takalar.
Meski demikian, ia beralasan jika Pemkab Takalar belum pernah menerima petunjuk Menteri Dalam Negeri sebelum melakukan mutasi tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya mengganti Hj Farida dari jabatannya meski tanpa melalui proses pengusulan terlebih dahulu, 10 Juli 2019 lalu.
"Karena SK Mendagri belum kita terima. Tidak pernah datang ke kita, makanya kita lakukan mutasi," katanya kepada Tribun.
Atas mutas tersebut, tiga pejabat Pemkab Takalar dipanggil menghadap ke Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Rabu (28/8/2019) hari ini.
Ketiga pejabat tersebut antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Muh Asryad, Plt Kepala BKPSDM Rahmansyah Lantara, serta Kepala Inspektur Daerah Takalar.
Pemkab Takalar dipanggil untuk dimintai penjelasan soal kebijakan mutasi ASN yang telah dilakukan Bupati Takalar Syamsari Kitta.
Sekkab Takalar Muh Asyrad yang dikonfirmasi belum memberikan tanggapan soal hasil pertemuan dengan Kemendagri tersebut. Menurutnya, pertemuan masih berlangsung hingga malam ini.
"Rapatnya belum selesai, masih berlangsung malam ini," singkatnya melalui sambungan telepon.
Tribun Timur sudah berusaha menghubungi nomor ponsel dan WhatsApp Bupati Takalar Syamsari Kitta untuk dimintai tanggapan soal pelanggaran atas mutasi ini.
Namun hingga berita ini diterbitkan, Syamsari masih belum memberikan respon.
Laporan Wartawan Tribun Timur @bungari95
