KPU Makassar Cari 15.227 Petugas Adhoc untuk Pilwali 2020

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar akan merekrut petugas penyelenggara pemilu untuk Pilwali Makassar 2020.

Tahapan perekrutan petugas adhoc dibuka Januari hingga Maret 2020.

Baca: Hadapi Pilwalkot 2020, KPU Makassar Koordinasi ke Disdukcapil Soal Data Penduduk

Baca: KPU Makassar Beberkan Anggaran Pilwali 2020, Segini Nilainya

Baca: Rival di Pilwali Makassar 2018, Begini Reaksi Appi-Danny saat Bertemu di Acara Ketua PPP Sulsel

Komisioner Program dan Data KPU Kota Makassar, Romy Harminto, mengatakan petugas penyelenggara pemilu yang dibutuhkan sekitar 15.227 orang.

Dengan rincian, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 14.693 orang ditambah 2 pengamanan yang ditunjuk. Panitia Pemungutan Suara (PPS) 459 orang dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 75 orang.

Menurutnya, untuk perekrutan petugas adhoc Pilwali 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya.

KPU akan melakukan perekrutan lewat sistem online.

Syarat petugas adhoc yang dibutuhkan KPU, harus mampu mengoperasikan komputer minimal paham excel.

"Penerimaan kali ini sangat selektif. Kita butuh petugas yang tidak gaptek. Karena kita belajar pada pemilu sebelumnya," ujarnya.

Selain itu,  syarat lain yang harus dipenuhi adalah kesehatan dan integritas terhadap KPU Sulsel.

Lanjut Romy, untuk honor petugas adhoc pilwali 2020 dipastikan mengalami kenaikan dibanding pilwali sebelumnya.

"Kemungkinan naik, tapi belum dipastikan berapa kenaikanya," jelasnya. 

Hadapi Pilwalkot 2020, KPU Makassar Koordinasi ke Disdukcapil Soal Data Penduduk

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar melakukan silaturahmi sekaligus koordinasi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kamis (8/8/2019).

Kunjungan KPU diterima lansung Kepala Disdukcapil Makassar, Nielma Palamba. Dari KPU hadir Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi , Komisioner KPU Endang Sari, Gunawan Mashar.

Jelang Iduladha, Harga Cabai di Maros Semakin Pedas

Harga Bahan Pokok Naik di Jeneponto, Begini Keluhan Warga

Dorong Ekspor Mangga, Badan Litbang Rekomendasikan Teknologi Hot Water Treatment dan Pelilinan

Jelang Iduladha, Harga Cabai Besar Melonjak di Kabupaten Wajo

Laga PSS Sleman vs PSM Makassar Dipercepat Sehari

Koordinasi digelar untuk persiapan menghadapi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang rencana digelar 2020 mendatang secara serentak.

"Ini hanya silaturahmi terkait kerjasama ke depannya menghadapi Pilwali 2020.
Karena Dukcapil adalah mitra utama KPU khususnya terkait data pemilih," kata komisioner KPU Kota Makassar, Endang Sari kepada Tribun, Kamis (8/8/2019).

Menurutnya koordinasi antara KPU dengan Disdukcapil sangat penting karena sudah tidak lama lagi memasuki tahapan Pilwali 2020.

Senada disampaikan Komisioner KPU Gunawan Manshar. Menurutnya petemuan itu hanya membahas masalah data pemilih, terutama pemilih pada pemilu kemarin.

"Semacam saling menginformasikan saja.Hanya pada komitmen untuk kerjasama dan sinkronisasi data," sebutnya.

Lanjut Endang untuk penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) Pilwali 2020 mendatang tetap merujuk pada DPT 2019 lalu.

Data itu akan disinkronkan terlebih dahulu dengan daftar penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) terakhir.

"Yang menjadi acuan DPT Pileg dan Pilpres untuk dikelola kembali dan juga DP4 dari Kemendagri Tapi sampai saat ini belum keluar aturan bakunya yang terbaru," sebutnya.

Tapi DPT tersebut kata dia akan dimuktahirkan dulu. Pemutahiran data pemilih kemungkinan dimulai Maret sampai akhir Juli, bila mengacu pada rancangan PKPU tahapan yang diuji publikkan oleh KPU RI.

Tapi ketetapan belum dapat pemberitahuan nya," tuturnya. (*)

Follow akun instagram Tribun Timur:

Jelang Iduladha, Harga Cabai di Maros Semakin Pedas

Harga Bahan Pokok Naik di Jeneponto, Begini Keluhan Warga

Dorong Ekspor Mangga, Badan Litbang Rekomendasikan Teknologi Hot Water Treatment dan Pelilinan

Jelang Iduladha, Harga Cabai Besar Melonjak di Kabupaten Wajo

Laga PSS Sleman vs PSM Makassar Dipercepat Sehari