Miris, Bawaslu Makassar Ternyata Belum Punya Kantor Permanen, Selama Ini Numpang di Gedung PKK

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar sampai hari ini, Senin (2/8/2019), belum punya kantor permanen.

"Sampai hari ini kami masih menumpang di gedung PPK Makassar karena belum punya kantor," kata Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari kepada Tribun.

Baca: Bawaslu Makassar Berharap Usulan Anggaran Rp 21 M Pilkada 2020 Tidak Dipangkas Lagi

Bawaslu Kota Makassar juga sempat berkantor di Kantor Bawaslu Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar. Lantaran kantornya yang menumpang di gedung PKK, Jl Anggrek Raya, digunakan oleh pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makassar.

"Kalau dulu boleh saja pindah-pindah, kalau sekarang rawan karena masa bakti komisioner Bawaslu sudah sama KPU, lima tahun. Banyak berkas-berkas penting," kata Nursari.

Baca: Bawaslu Sulsel Minta Biaya Transportasi Peserta Kampanye Diperjelas

Terkait hal itu, Nursari mengaku sudah bermohon kepada Penjabat Wali Kota Makassar Muh Iqbal Samad Suhaeb, pada Senin 2 September 2019 perihal permohonan hibah lahan bangunan sekretariat kantor dengan nomor: 0206/SN-22/TU.03/09/2019.

"Iya, betul kami sudah bermohon," katanya.

Baca: Stadion Mattoanging Dikembalikan ke Pemprov Sulsel, Gubernur: Kita Rehab Berat

Informasi diperoleh Tribun, KPU Makassar yang sempat mendapatkan tawaran lahan kantor di Jl Nikel Raya, Makassar namun ditolak dengan alasan lahan tersebut sempit untuk ukuran kantor KPU Makassar.

Wajar saja, KPU harus punya gudang. Karena itu, KPU Makassar mendapat lahan di Jl Antang Raya, Kecamatan Manggala, Makassar.

Baca: Golkar Masih Tunggu Juknis Soal Usungan di Pilkada Lutra

"Kami tidak masalah, mau di lokasi itu atau di deretan Goro, Jl Yusuf Dg Ngawing tidak masalah. Ada juga di Jl Timah Raya Kelurahan Ballaparang nda' masalah juga. Kantor kami di Gedung PPK Kota Makassar sudah sempit," curhat Nursari kepada Tribun.

Bawaslu Makassar Berharap Usulan Anggaran Rp 21 M Pilkada 2020 Tidak Dipangkas Lagi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar masih menunggu finalisasi anggaran soal usulan anggaran Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) 2020 mendatang.

Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Makassar, Sri Wahyuni mengatakan telah mengusulkan anggaran senilai Rp 21 miliar.

Ada Tiga Pabrik Roti Besar di Makassar, Ini Dia, Nomor 3 Sari Roti

Seto Ajak Warganya Teladani Rasulullah di 1 Muharram

Live TVOnline Indosiar, 4 Link Live Streaming Siaran Langsung Persija vs Perseru,Nonton Tanpa Buffer

SEDANG BERLANGSUNG 4 Link Live Streaming Persija Jakarta vs Perseru Lampung Nonton Tanpa Buffer

PSM vs Persela, Polisi di Wajo Ini Andalkan Amido Balde dan Pluim Cetak Gol

Anggaran tersebut mengalami kenaikan dibanding pada Pemilu sebelumnya pada 2018 senilai Rp 19 miliar.

"Pilkada 2018 kami diberikan anggaran Rp 13 M dan ada sharing dari provinsi Rp 6M, peningkatan ini didasarkan pada penambahan TPS (Tempat Pemungutan Suara) ," kata Sri.

Ia berharap usulan anggaran tidak pengurangan lagi karena itu sudah sesuai dengan pos anggaran kebutuhan Pilkada, mulai dari tahapan awal hingga penghitungan.

"Pastilah kami berharap tidak ada pengurangan. Apalagi kalau ada penambahan TPS;" tuturnya.

Hanya saja, Sri belum memastikan berapa penambahan TPS untuk Pilkada 2020.

"Untuk pastinya belum ada. Kami menunggu dari KPU, makanya anggaran ini nanti akan dibicarakan juga bersama KPU terutama soal TPSnya," sebutnya. (*)

Bawaslu Makassar Tangani 31 Laporan, Caleg PPP Takbir di Ruang Sidang

Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Makassar Sri Wahyuni Ningsih, menyatakan, jumlah laporan yang masuk ke Bawaslu Makassar sebanyak 58 laporan.

Dari 58 laporan, sebanyak 15 di antaranya tidak diproses karena tidak memenuhi syarat formil atau materi laporan pelapor.

"31 kasus di antaranya ditangani sentra Gakkumdu. Jumlah temuan 10," ungkap Sri kepada Tribun, Jumat (2/8/2019).

Hasil Sidang Komdis PSSI, Tim Persebaya, Madura United, Bali United, Persipura & Persib Paling Berat

TRIBUNWIKI: Resep Bikin Sate Kambing Enak dan Menggiurkan

MA Bebaskan Kijang, Ini 3 Fakta Tangan Tangan Boscu Menurut Polda Sulsel

Melalui pesan singkat, Sri menambahkan, satu kasus selesai hingga tingkat banding, selebihnya sampai ditingkat pembahasan Gakkumdu Bawaslu Makassar.

"Itu karena tak memenuhi unsur pidana dari pasal yang disangkakan. Kalau satu kasus sampai ketingkat banding itu kasus coblos lebih dari satu kali," ujarnya.

Kemarin, Kamis (1/8/2019). Bawaslu Kota Makassar menolak laporan Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) Pemilu 2019, LSM Perak, Kamis (1/8/2019).

"Menetapkan, menolak laporan pelapor seluruhnya," kata pimpinan sidang penanganan pelanggaran administrasi Pemilu serentak yang diketuai Abdul Hafid, Kamis (1/8/2019) kemarin.

Muliati, caleg DPRD Makassar terpilih yang menjadi terlapor, bersama sejumlah relawan dan koleganya pun langsung takbir seraya mengucapkan syukur atas putusan tersebut.

"Alhamdulillah, allahuakbar," gemuruh suara dalam ruang sidang penanganan pelanggaran administrasi Pemilu serentak, Kantor Bawaslu Kota Makassar, Jl Anggrek Raya, Toddopuli, Panakukkang, Makassar.

Hasil Sidang Komdis PSSI, Tim Persebaya, Madura United, Bali United, Persipura & Persib Paling Berat

TRIBUNWIKI: Resep Bikin Sate Kambing Enak dan Menggiurkan

MA Bebaskan Kijang, Ini 3 Fakta Tangan Tangan Boscu Menurut Polda Sulsel

"Dengan ini diputuskan," tegas Abdul Hafid yang juga Komisioner Bawaslu Makassar sebelum palu sidang diketuknya sebanyak tiga kali pertanda laporan LSM Perak terhadap caleg PPP Makassar itu ditolak.

Diketahui, Muliati adalah caleg terpilih PPP Makassar yang maju bertarung di Dapil IV Makassar. Meliputi Kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate.

Ia satu dapil dengan Ketua DPC PPP Makassar Busranuddin Baso Tika. Lantaran perolehan suaranya tinggi, Muliati lolos dan BBT akronim nama Busranuddin Baso Tika tumbang. BBT berada diurutan dua setelah Muliati.

"Ditolak karena perkara yang dilaporkan pelapor tidak terbukti," ujar Komisioner Bawaslu Makassar Zulfikarnain Tallesang kepada Tribun, Jumat (2/8/2019) soal hasil sidang kemarin. (*)

Follow akun instagram Tribun Timur:

Ada Tiga Pabrik Roti Besar di Makassar, Ini Dia, Nomor 3 Sari Roti

Seto Ajak Warganya Teladani Rasulullah di 1 Muharram

Live TVOnline Indosiar, 4 Link Live Streaming Siaran Langsung Persija vs Perseru,Nonton Tanpa Buffer

SEDANG BERLANGSUNG 4 Link Live Streaming Persija Jakarta vs Perseru Lampung Nonton Tanpa Buffer

PSM vs Persela, Polisi di Wajo Ini Andalkan Amido Balde dan Pluim Cetak Gol

2 Hari di Kecamatan Terpencil, Bupati Luwu Utara Lakukan Ini

TRIBUNLUTRA.COM, RAMPI - Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Kecamatan Rampi, 31 Agustus-1 September 2019.

Rampi merupakan sebuah kecamatan terpencil yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dan berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah.

Sekprov Sulsel ke Toraja Bicarakan dengan Bupati Kemajuan Toraja

Stadion Mattoanging Dikembalikan ke Pemprov Sulsel, Gubernur: Kita Rehab Berat

Ketua KPU Mamuju Minta ke Anggota Dewan Terpilih Tetap Istiqamah Perjuangkan Rakyat

Pemuda Asal Dataran Tinggi Desak Pemkab Gowa Adakan Mobil Pemadam

Jamkrindo Syariah Sabet Penghargaan TOP GRC 2019

Indah Putri bersama bawahannya dalam kunjungan itu meninjau pembangunan ruas Masamba-Rampi.

Dilaporkan, saat ini alat berat yang bekerja membuka jalan sudah meninggalkan Desa Leboni menuju Desa Sulaku.

Indah Putri pada kesempatan itu juga memberikan bantuan di empat gereja yang berada di tiga desa.

Dua gereja di Desa Tedeboe dan masing-masing satu di Desa Onondoa dan Desa Sulaku.

Khusus di Tedeboe, Indah Putri meletakkan batu pertama pembangunan dua gereja dan satu pamsimas.

Indah Putri mengatakan, bantuan terhadap empat gereja adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap rumah ibadah.

"Semoga dapat digunakan untuk kepentingan umat," kata Indah Putri melalui rilis Bagian Humas, Senin (2/9/2019).

Indah Putri juga menyerahkan bantuan 85 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (PLTS-HE) kepada 85 KK di Desa Bangko.

Bukan itu saja, KWT Aster Desa Dodolo juga menerima bantuan hand traktor dari bupati perempuan pertama di Sulsel. (*)

Golkar Masih Tunggu Juknis Soal Usungan di Pilkada Lutra

 Partai Golkar sebagai peraih kursi terbanyak belum menentukan sikap jelang perhelatan Pilkada Luwu Utara tahun 2020.

Ketua DPD II Partai Golkar Luwu Utara, Muhammad Fauzi mengaku masih menunggu petunjuk teknis atau juknis dari partai.

LAGI, Video Panas Sopir Angkot Lubuklinggau Viral di WhatsApp (WA), Durasi 30 Detik

Pemuda Asal Dataran Tinggi Desak Pemkab Gowa Adakan Mobil Pemadam

Napi Rutan Majene Ajarkan Kerajinan ke Warga Polman

Hari Pertama Kerja, Anggota DPRD Mamasa Disambut Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa

Alasan Aliyah Janda Muda Asal Bali Rela Dihamili Seorang Bule, padahal Punya Istri, Cek Kronologinya

"Sampai saat ini belum ada (langkah), kita masih menunggu juknis," kata Fauzi, Senin (2/9/2019).

Anggota DPR RI terpilih menuturkan, setelah juknis turun baru pihaknya akan menentukan langkah.

"Langkah apa yang akan kita ambil, nanti setelah ada juknis," katanya.

Golkar merupakan partai pemilik kursi terbanyak di DPRD Luwu Utara periode 2019-2024.

Partai berlambang pohon beringin mendudukan delapan kader dan memenuhi syarat mengusung satu pasangan calon bupati dan wakil.

Golkar berbeda dengan partai lain yang telah mempersiapkan kader.

Seperti PAN menyiapkan Karemuddin, Gerindra Arsyad Kasmar, NasDem M Thahar Rum hingga Demokrat menyiapkan Ansar Akib.

Pilkada Luwu Utara rencananya digelar September tahun depan. (*)

Laporan Wartawan TribunLutra.com, @chalik_mawardi_sp

Langganan berita pilihan
tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: