Bawaslu Makassar Berharap Usulan Anggaran Rp 21 M Pilkada 2020 Tidak Dipangkas Lagi

Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Makassar, Sri Wahyuni mengatakan telah mengusulkan anggaran senilai Rp 21 miliar

Bawaslu Makassar Berharap Usulan Anggaran Rp 21 M Pilkada 2020 Tidak Dipangkas Lagi
Sumber foto: zulfikarnain
Bawaslu Sulsel Amrayadi dan Komisioner Bawaslu Makassar Zulfikarnain memperlihatkan kotak suara Pemilu 2019 milik KPU Makassar yang ditampung di Gudang KPU Makassar, Jl Prumnas Antang Raya, Makassar, Selasa (18/12/2018). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar masih menunggu finalisasi anggaran soal usulan anggaran Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) 2020 mendatang.

Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Makassar, Sri Wahyuni mengatakan telah mengusulkan anggaran senilai Rp 21 miliar.

Ada Tiga Pabrik Roti Besar di Makassar, Ini Dia, Nomor 3 Sari Roti

Seto Ajak Warganya Teladani Rasulullah di 1 Muharram

Live TVOnline Indosiar, 4 Link Live Streaming Siaran Langsung Persija vs Perseru,Nonton Tanpa Buffer

SEDANG BERLANGSUNG 4 Link Live Streaming Persija Jakarta vs Perseru Lampung Nonton Tanpa Buffer

PSM vs Persela, Polisi di Wajo Ini Andalkan Amido Balde dan Pluim Cetak Gol

Anggaran tersebut mengalami kenaikan dibanding pada Pemilu sebelumnya pada 2018 senilai Rp 19 miliar.

"Pilkada 2018 kami diberikan anggaran Rp 13 M dan ada sharing dari provinsi Rp 6M, peningkatan ini didasarkan pada penambahan TPS (Tempat Pemungutan Suara) ," kata Sri.

Ia berharap usulan anggaran tidak pengurangan lagi karena itu sudah sesuai dengan pos anggaran kebutuhan Pilkada, mulai dari tahapan awal hingga penghitungan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar merekomendasikan enam Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Makassar ke Komisi ASN  saat konfrensi pers di Media Center Bawaslu Makassar, Jumat (1/12/2017).
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar merekomendasikan enam Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Makassar ke Komisi ASN saat konfrensi pers di Media Center Bawaslu Makassar, Jumat (1/12/2017). (TRIBUN TIMUR/FAHRIZAL SYAM)

"Pastilah kami berharap tidak ada pengurangan. Apalagi kalau ada penambahan TPS;" tuturnya.

Hanya saja, Sri belum memastikan berapa penambahan TPS untuk Pilkada 2020.

"Untuk pastinya belum ada. Kami menunggu dari KPU, makanya anggaran ini nanti akan dibicarakan juga bersama KPU terutama soal TPSnya," sebutnya. (*)

Bawaslu Makassar Tangani 31 Laporan, Caleg PPP Takbir di Ruang Sidang

Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Makassar Sri Wahyuni Ningsih, menyatakan, jumlah laporan yang masuk ke Bawaslu Makassar sebanyak 58 laporan.

Halaman
123
Penulis: Hasan Basri
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved