Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Setelah Iuran BPJS Kesehatan Naik 2 Kali Lipat, Harga BBM Ikut Naik? Ini Penjelasan Pertamina

Setelah kabar pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan menjadi dua kali lipat, beredar kabar Harga Bahan Bakar Minyak atau BBM Naik

Editor: Anita Kusuma Wardana
Twitter
Setelah Iuran BPJS Kesehatan Naik 2 Kali Lipat, Harga BMM Ikut Naik? Ini Penjelasan Pertamina 

"Pertamina menegaskan bahwa informasi mengenai Kenaikan Harga BBM pada pukul 24.00 Jumat, 30 Agustus 2019 adalah tidak benar (HOAX)," pernyataan pihak pertamina yang diterima Kompas.com, Kamis (29/8/2019) malam.

Lebih lanjut, saat dihubungi oleh Kompas.com pada Kamis (28/9/2019) malam, VP Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usmah membenarkan pernyataan itu.

Fajriyah kembali menegaskan bahwa informasi yang beredar itu tidak benar.

"Iya betul, itu hoaks," kata Fajiryah.

Fajriyah menambahkan, saat ini Pertamina tidak berencana untuk menaikkan harga BBM.

Kondisi Jayapura Terkini Masih Mencekam, Mahasiswa Papua Mendadak Tinggalkan Jakarta, Ada Apa?

Selama 5 Tahun Misem Hidup dalam Bayangan Ancaman Dibunuh Anak-anaknya, 3 Anak Lain Sudah Dibantai

Central Park, New York, dan Unhas: Kebutuhan Warga akan Ruang Terbuka Hijau di Tengah Kota

Sulsel Diduga Kelebihan Kuota BBM Jenis Solar

Sulawesi Selatan (Sulsel) merupakan salah satu daerah yang diduga kelebihan kuota untuk BBM jenis solar.

Daerah lainnya meliputi Sulbar, Bangka Belitung, Riau dan Sumatera Utara.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas ( BPH Migas) Fanshurullah Asa di Jakarta, Rabu (21/8/2019) lalu.

Menurutnya, berdasarkan hasil verifikasi BPH Migas, realisasi volumer solar hingga Juli 2019 sebesar 9,04 juta Kilo Liter (KL) atau 62 persen dari total kuota.

Diproyeksikan hingga akhir 2019, realisasi volumer solar sebesar 15,31-15,94 juta KL.

Padahal, berpatokan pada nota keuangan APBN 2019, volume BBM subsidi jenis solar hanya 14,5 juta KL.

Ia pun menyimpulkan ada potensi over kuota sebesar 0,8 hingga 1,4 juta KL hingga akhir 2019.

"Over kuota tersebut diakibatkan adanya ketidakpatuhan dalam penyaluran jenis BBM," katanya.

Menurutnya, ada potensi BBM subsidi diselewengkan untuk kebutuhan perkebunan dan tambang.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved