Bawaslu Sulsel Sebut Sanksi ASN ke KASN Kaburkan Proses Keadilan Pemilu

Sehingga kata Saiful, perbaikan regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) harus dilakukan.

Bawaslu Sulsel Sebut Sanksi ASN ke KASN Kaburkan Proses Keadilan Pemilu
Abd Azis/Tribun Timur
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Sulsel Saiful Jihad menyebut regulasi Peraturan KPU (PKPU) dibuat secara tidak matang. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Sulawesi Selatan Saiful Jihad menilai audit dana kampanye pada Pemilu 2019 hanya sebatas patuh dan tidak patuh melaporkan dana kampanye.

Sehingga kata Saiful, perbaikan regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) harus dilakukan.

TRIBUNWIKI: Bantah Viral Kabar Pernikahannya dengan Kim Nam Gil, Siapa Jang Nara? Ini Profilnya

Polisi Tangkap 2 Warga Saat Gerebek Indekos di Jl Lembu Sengkang

VIDEO: Kesulitan Beli Tiket, Ini Pesan Sekretaris DPD Amphuri Sulampua ke Manajemen PSM

Buka Rapat Pleno, Muslimin Minta TPAKD Kreatif Buka Akses Keuangan Bagi Warga

Hilang Sejak Hari Sabtu, Nelayan Bantaeng Ini Belum Ditemukan

TRIBUNWIKI: Ismael Bennacer Resmi Bergabung Dengan AC Milan dan Jadi Trending Google, Ini Profilnya

"Audit dana kampanye tidak sampai pada audit subtansi laporan dana kampanye sehingga sebatas administratif," kata Saiful kepada Tribun, Senin (5/8/2019).

Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran Pemilu serentak 2019, sanksinya diaerahkan ke Komisi ASN dan sanksinya dikembalikan ke pemerintah daerah.

"Inikan justru membuat proses penegakan keadilan Pemilu menjadi kabur," kata Saiful.

"Camat dan lurah yang tidak netral, hanya mendapatkan sanksi dari KASN, sementara kepala desa, jika tidak netral mendapatkan sanksi pidana," tegasnya.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Sulsel Saiful Jihad menyebut regulasi Peraturan KPU (PKPU) dibuat secara tidak matang.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Sulsel Saiful Jihad menyebut regulasi Peraturan KPU (PKPU) dibuat secara tidak matang. (Abd Azis/Tribun Timur)

Saiful menambahkan, sanksi terhadap pelaku politik uang yang bukan bagian dari tim, pelaksana atau peserta pemilu tidak ada.

"Sehingga menjadi ruang kosong yang dimanfaatkan oknum yang menghalalkan politik uang," ujarnya.(*)

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

TRIBUNWIKI: Bantah Viral Kabar Pernikahannya dengan Kim Nam Gil, Siapa Jang Nara? Ini Profilnya

Polisi Tangkap 2 Warga Saat Gerebek Indekos di Jl Lembu Sengkang

VIDEO: Kesulitan Beli Tiket, Ini Pesan Sekretaris DPD Amphuri Sulampua ke Manajemen PSM

Buka Rapat Pleno, Muslimin Minta TPAKD Kreatif Buka Akses Keuangan Bagi Warga

Hilang Sejak Hari Sabtu, Nelayan Bantaeng Ini Belum Ditemukan

TRIBUNWIKI: Ismael Bennacer Resmi Bergabung Dengan AC Milan dan Jadi Trending Google, Ini Profilnya

Penulis: Abdul Azis
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved