Bawaslu Sulsel Sebut Regulasi PKPU Tak Matang, APK dari KPU Pemborosan

Bawaslu Sulsel meminta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ditinjau ulang.

Bawaslu Sulsel Sebut Regulasi PKPU Tak Matang, APK dari KPU Pemborosan
abdul azis/tribuntimur.com
Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Saiful Jihad 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU ditinjau ulang.

"Perbaikan regulasi menjadi penting. PKPU 23 direvisi menjadi 28, lalu jadi 33, adalah bukti regulasi ini dibuat tidak matang," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Sulsel Saiful Jihad via pesan Whatsapp Senin (5/8/2019) malam.

Saiful menambahkan, dalam rapat evaluasi fasilitas kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 di Aula Kantor KPU Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (5/8/2019), dia telah menyampaikan hal itu agar menjadi perhatian bersama.

Baca: Diperiksa Hakim, Bawaslu Sulsel: Memang Ada Pergeseran Suara dan Diperbaiki

"Definisi citra diri sebagai salah satu bentuk kampanye, memiliki makna tidak jelas. Sehingga menjadi ruang menyulitkan dalam penertiban alat peraga kampanye yang dianggap tidak memenuhi syarat APK," tegas Saiful.

Dosen Universitas Hasanuddin Makassar non-aktif ini menyatakan, selain itu, sanksi administrasi atas pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) justru membuat peserta kampanye tak jera.

"Kenapa? Karena hanya berujung pada APK itu diturunkan oleh Satpol PP atas rekomendasi Bawaslu. Besoknya setelah diturunkan, ada lagi," Saiful menambahkan.

Ia menilai fasilitas alat peraga kampanye dari KPU Sulsel untuk peserta Pemilu 2019 kemarin sebagai pemborosan.

"APK dari KPU banyak tidak terpasang oleh peserta Pemilu. Banyak hal mereka tidak mau pasang, ini fakta yang kami temukan selama di lapangan. Sehingga kami anggap pemborosan," tegasnya.

Oleh peserta Pemilu serentak 2019, baliho dan spanduk, kata Saiful hanya untuk partai politik bukan calon anggota legislatif (caleg).

"Caleg merasa tidak berkepentingan. Kemudian KPU hanya mencetak APK, tapi tidak menyiapkan kayu, balok, paku dan lain-lain. Termasuk biaya pemasangannya. Ini pemborosan saja," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Abdul Azis
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved