Syamsuddin Radjab: Generasi Milenial Aset Masa Depan Partai Politik

Generasi Milenial menjadi pilihan menarik untuk diperbincangkan di forum-forum seminar dan diskusi publik.

Syamsuddin Radjab: Generasi Milenial Aset Masa Depan Partai Politik
RILIS
Diskusi Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) mendiskusikan hal itu dengan tema "Potensi Anggota DPR RI Milenial Bagi Penguatan Partai Dan Demokrasi." Sebagai narasumber adalah Pengamat Politik dan Hukum Universitas Muslim Indonesia, Syamsuddin Radjab, Anggota DPR RI terpilih Dapil Jabar IX, Farah Puteri Nahlia, dan Anggota DPR RI terpilih dapil Sultra, Fachry Pahlevi Konggoasa. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Generasi Milenial menjadi pilihan menarik untuk diperbincangkan di forum-forum seminar dan diskusi publik.

Hal itu terungkap dalam diskusi Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) mendiskusikan hal itu dengan tema "Potensi Anggota DPR RI Milenial Bagi Penguatan Partai Dan Demokrasi."

Sebagai narasumber adalah Pengamat Politik dan Hukum Universitas Muslim Indonesia, Syamsuddin Radjab, Anggota DPR RI terpilih Dapil Jabar IX, Farah Puteri Nahlia, dan Anggota DPR RI terpilih dapil Sultra, Fachry Pahlevi Konggoasa.

Baca: Syamsuddin Radjab Beri Tiga Poin Penting Pasca Pelantikan Prof Hamdan Juhannis

Baca: Syamsuddin Radjab: Sumpah Pemuda Jadi Spirit Lahirnya Konsesus Dasar Indonesia

Baca: Syamsuddin Radjab Harap Hak Angket DPRD Sulsel Tetap Didorong

Syamsuddin mengatakan generasi milenial merupakan aset masa depan bagi partai politik.

Harus ada pemahaman dan konsepsi ideologi kepada merek. Juga berikan mereka kebebasan menyampaikan pemikirannya, termasuk ketika mereka mengkritik partainya.

"Demokrasi yan kuat tak bisa lepas dari partai politik yang kuat. Kalau yang menjalankan pertai tidak sesuai dengan ideologi harus dikritisi. Dan generasi milenial ini adalag aset, tunas kepemimpinan partai politik," ujar Syamsuddin via rilis ke Tribun.

Dalam kesempatan itu, Syamsuddin juga menyoroti fenomena politisi pindah partai.

Dia mengatakan politisi yang menjadi "kutu loncat" disebabkan karena sistem demokrasi yang mengarah pada liberalisme dan kurangnya pemahaman kader terhadap ideologi partai itu sendiri.

"Pemilu hari ini terpilih (sebagai Anggota DPR) tapi di pemilu berikutnya pindah. Ini karena mission atau ideologi. Politisi-polotisi begini ini banyak. Bahkan beberapa keder dibajak, entah karena dibajak melalui intrumen hukum atau karena dibiayai," tukas dia.

Untuk menghindari "politisi kutu loncat", Syamsuddin menyarankan agar pihak-pihak yang hendak menjadi kader partai harus berpikiri secara matang. Perlu dipahamai ideologi partai sebelum resmi berkarir di dunia politik.

Halaman
123
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved