1 Juta PNS Bakal Pindah Massal Tempat Tugas, Anda Masuk Daftar? Baca Penjelasan Menpan RB

"Pak Jokowi ini jarang bermain wacana. Kita punya kemampuan membangun jalan tol dalam waktu yang cepat. Membangun gedung-gedung di Meikarta, tujuh menara, dalam setahun bisa," kata Yayat Supriatna.

Ia mengatakan, dalam pembangunan fisik tidak akan ada masalah yang mengganjal.

"Kita sudah punya pengalaman dan kemampuan teknologi. Kita bisa membangun MRT, LRT, jalan tol... dari sisi pengalaman konstruksi fisik, kemampuan kita jauh lebih baik," katanya.

'Yakin bisa diwujudkan'

Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas, lembaga yang ditugasi melakukan kajian dan perencanaan pemindahan ibu kota, mengatakan melihat pengalaman negara-negara lain, ia yakin pemerintah akan bisa memenuhi jadwal pembangunan ibu kota baru.

"Kami yakin, karena dari segi teknologi konstruksi, baik dari proyek infrastruktur di dalam negeri maupun pembangunan kota-kota baru di luar negeri, tampaknya membangun ibu kota baru dan memindahkan ibu kota lama jauh lebih cepat dibanding ketika Brasil memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia," kata Bambang Brodjonegoro.

"Bagi kami, melakukan pemindahan ibu kota tahap pertama dalam lima tahun ke depan sangat mungkin untuk dilakukan," katanya.

Biaya untuk membangun ibu kota baru di luar Jakarta diperkirakan sekitar Rp400 triliun.

Pengamat perkotaan, Nirwono Joga mengatakan, dana ini sebaiknya dipakai untuk membenahi Jakarta dan membangun sentra ekonomi.

"Lebih baik kita fokus ke pembenahan ibu kota Jakarta dengan segala persoalannya, kemudian dana yang ada dipakai untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jakarta, baik itu di Jawa maupun di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua," kata Nirwono Joga.

"Ini lebih realistis ... lebih baik membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru daripada menggunakan dana tadi untuk membangun satu tempat saja," katanya.

Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota dari Jakarta pada April lalu.

Dia mengatakan, memindahkan ibu kota bukan rencana baru.

"Rencana ini sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno. Di setiap era presiden, pasti muncul gagasan itu. Tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang," kata Presiden Jokowi.

Kajian yang dilakukan Bappenas menyebutkan Jakarta sudah tidak memadai lagi sebagai pusat pemerintahan karena antara lain rawan banjir, tanah turun dan muka air laut naik, kualitas air sungai 96% tercemar berat, kemacetan tinggi dan buruknya pengelolaan sistem transportasi.

Beberapa negara memindahkan ibu kota atau pusat pemerintahan dalam beberapa dekade terakhir, di antaranya Kazakhstan, yang memindahkan ibu kota dari Almaty ke Astana, Myanmar dari Yangoon ke Naypyidaw, Nigeria dari Lagos ke Abuja, dan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.(kompas.com/bbc.com/indonesia)