1 Juta PNS Bakal Pindah Massal Tempat Tugas, Anda Masuk Daftar? Baca Penjelasan Menpan RB

TRIBUN-TIMUR.COM - Satu juta PNS bakal pindah massal tempat tugas, Anda masuk? Penjelasan Menpan RB.

Bagi PNS pemerintah pusat, siap-siaplah pindah daerah tempat tugas.

Bakal atas pindah massal sehubungan dengan rencana pembangunan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin mengatakan, apabila ibu kota negara dipindah ke Kalimantan, maka jutaan PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) atau Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di tingkat pusat juga ikut pindah.

Menurut Syafruddin, ini merupakan konsekuensi dari pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta.

"Sudah direncanakan, kalau memang ibu kota pindah, ya ASN-nya pindah," kata Syafruddin di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Syafruddin mengatakan, jumlah ASN yang berdinas di pemerintah pusat berjumlah sekitar 1 juta orang.

Dengan demikian, ada kemungkinan seluruh ASN yang terkait itu juga ikut pindah.

"Iya, iya, sudah kami (rencanakan untuk pindah). Ini di kementerian/lembaga di pusat. Ini jumlah ASN yang berada di tingkat pusat itu 1 juta orang," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo telah menyetujui perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Hal itu disampaikan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di acara Penyusunan Langkah Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Jawa-Bali 2020-2024 di Hotel Shangri-La,Surabaya, Senin, (29/7/2019).

"Iya, nanti diumumkan (perpindahan ibu kotanegara)," kata Bambang.

Namun, Kementerian PPN/Bappenas enggan menyebut provinsi mana di Pulau Kalimantan yang bakal dipilih Presiden sebagai ibu kota baru. "Pulaunya Kalimantan, provinsinya, nanti (menyusul)," ujar Bambang.

Saat ini, ada dua lokasi yang menjadi kandidat kuat ibukota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Pada tahap awal, nantinya ibu kota baru akan menampung 1,5 juta penduduk.

Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa.

Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa.

Setidaknya, untuk membangun ibukota baru yang rencananya akan seluas 40.000 hektar, pemerintah memerlukan dana hingga 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun.

Sebelumnya diberitakanBBC News Indonesia, Jokowi tahun ini akan mengumumkan sendiri lokasi yang akan menjadi pusat pemerintahan yang baru menggantikan Jakarta.

Dalam wawancara khusus dengan BBC News Indonesia, Bambang Brodjonegoro mengatakan lokasi tersebut hampir pasti berada di Kalimantan.

"Tahun ini penentuan lokasi, pengumumannya akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sendiri. Tahun 2020 penentuan master plan (rencana induk) dan penyiapan lahan untuk proses konstruksi," kata Bambang Brodjonegoro.

Baca: Mamuju Disebut Layak Jadi Ibu Kota Negara, Ini Kata Gubernur Sulbar

Baca: Ibu Kota Negara Lebih Layak Pindah ke Makassar Dibanding Palangkaraya, Baca Alasan dan Hasil Kajian

"Tahun 2021 diharapkan ada groundbreaking ibu kota baru. Tahun 2024 diharapkan sudah bisa dimulai pemindahan ibu kota tahap pertama," kata Bambang Brodjonegoro.

Namun, pengamat perkotaan Nirwono Joga berpendapat jadwal yang ditetapkan pemerintah ini "terburu-buru".

Ia melihat belum ada persiapan yang benar-benar matang dari semua pihak untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta.

"Saya khawatir semangat untuk pindah ibu kota hanya ada dalam lima tahun ini. Itu yang saya khawatirkan. Kita dipaksa pindah, dipaksa groundbreaking, silakan. Tapi, di 2024 era bisa berubah dengan cepat," kata Nirwono Joga.

"Kita tak tahu apa yang menjadi prioritas pembangunan setelah 2024. Bisa saja, setelah 2024, program pemindahan ibu kota akan berhenti begitu saja," ujarnya mengimbuh.

Nirwono Joga mencontohkan pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang lebih dikenal dengan proyek Hambalang.

"Ini adalah proyek di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Begitu Pak SBY selesai, apalagi ditemukan banyak kasus, sampai sekarang, sudah lima tahun lebih, tidak ada yang melanjutkan proyek ini," kata Nirwono Joga.

Namun pengamat tata kota lain, Yayat Supriatna mengatakan pemindahan ibu kota "sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi".

Yayat mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan ibu kota baru bisa diwujudkan.

"Pak Jokowi ini jarang bermain wacana. Kita punya kemampuan membangun jalan tol dalam waktu yang cepat. Membangun gedung-gedung di Meikarta, tujuh menara, dalam setahun bisa," kata Yayat Supriatna.

Ia mengatakan, dalam pembangunan fisik tidak akan ada masalah yang mengganjal.

"Kita sudah punya pengalaman dan kemampuan teknologi. Kita bisa membangun MRT, LRT, jalan tol... dari sisi pengalaman konstruksi fisik, kemampuan kita jauh lebih baik," katanya.

'Yakin bisa diwujudkan'

Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas, lembaga yang ditugasi melakukan kajian dan perencanaan pemindahan ibu kota, mengatakan melihat pengalaman negara-negara lain, ia yakin pemerintah akan bisa memenuhi jadwal pembangunan ibu kota baru.

"Kami yakin, karena dari segi teknologi konstruksi, baik dari proyek infrastruktur di dalam negeri maupun pembangunan kota-kota baru di luar negeri, tampaknya membangun ibu kota baru dan memindahkan ibu kota lama jauh lebih cepat dibanding ketika Brasil memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia," kata Bambang Brodjonegoro.

"Bagi kami, melakukan pemindahan ibu kota tahap pertama dalam lima tahun ke depan sangat mungkin untuk dilakukan," katanya.

Biaya untuk membangun ibu kota baru di luar Jakarta diperkirakan sekitar Rp400 triliun.

Pengamat perkotaan, Nirwono Joga mengatakan, dana ini sebaiknya dipakai untuk membenahi Jakarta dan membangun sentra ekonomi.

"Lebih baik kita fokus ke pembenahan ibu kota Jakarta dengan segala persoalannya, kemudian dana yang ada dipakai untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jakarta, baik itu di Jawa maupun di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua," kata Nirwono Joga.

"Ini lebih realistis ... lebih baik membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru daripada menggunakan dana tadi untuk membangun satu tempat saja," katanya.

Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota dari Jakarta pada April lalu.

Dia mengatakan, memindahkan ibu kota bukan rencana baru.

"Rencana ini sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno. Di setiap era presiden, pasti muncul gagasan itu. Tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang," kata Presiden Jokowi.

Kajian yang dilakukan Bappenas menyebutkan Jakarta sudah tidak memadai lagi sebagai pusat pemerintahan karena antara lain rawan banjir, tanah turun dan muka air laut naik, kualitas air sungai 96% tercemar berat, kemacetan tinggi dan buruknya pengelolaan sistem transportasi.

Beberapa negara memindahkan ibu kota atau pusat pemerintahan dalam beberapa dekade terakhir, di antaranya Kazakhstan, yang memindahkan ibu kota dari Almaty ke Astana, Myanmar dari Yangoon ke Naypyidaw, Nigeria dari Lagos ke Abuja, dan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.(kompas.com/bbc.com/indonesia)