1 Juta PNS Bakal Pindah Massal Tempat Tugas, Anda Masuk Daftar? Baca Penjelasan Menpan RB

Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa.

Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa.

Setidaknya, untuk membangun ibukota baru yang rencananya akan seluas 40.000 hektar, pemerintah memerlukan dana hingga 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun.

Sebelumnya diberitakanBBC News Indonesia, Jokowi tahun ini akan mengumumkan sendiri lokasi yang akan menjadi pusat pemerintahan yang baru menggantikan Jakarta.

Dalam wawancara khusus dengan BBC News Indonesia, Bambang Brodjonegoro mengatakan lokasi tersebut hampir pasti berada di Kalimantan.

"Tahun ini penentuan lokasi, pengumumannya akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sendiri. Tahun 2020 penentuan master plan (rencana induk) dan penyiapan lahan untuk proses konstruksi," kata Bambang Brodjonegoro.

Baca: Mamuju Disebut Layak Jadi Ibu Kota Negara, Ini Kata Gubernur Sulbar

Baca: Ibu Kota Negara Lebih Layak Pindah ke Makassar Dibanding Palangkaraya, Baca Alasan dan Hasil Kajian

"Tahun 2021 diharapkan ada groundbreaking ibu kota baru. Tahun 2024 diharapkan sudah bisa dimulai pemindahan ibu kota tahap pertama," kata Bambang Brodjonegoro.

Namun, pengamat perkotaan Nirwono Joga berpendapat jadwal yang ditetapkan pemerintah ini "terburu-buru".

Ia melihat belum ada persiapan yang benar-benar matang dari semua pihak untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta.

"Saya khawatir semangat untuk pindah ibu kota hanya ada dalam lima tahun ini. Itu yang saya khawatirkan. Kita dipaksa pindah, dipaksa groundbreaking, silakan. Tapi, di 2024 era bisa berubah dengan cepat," kata Nirwono Joga.

"Kita tak tahu apa yang menjadi prioritas pembangunan setelah 2024. Bisa saja, setelah 2024, program pemindahan ibu kota akan berhenti begitu saja," ujarnya mengimbuh.

Nirwono Joga mencontohkan pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang lebih dikenal dengan proyek Hambalang.

"Ini adalah proyek di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Begitu Pak SBY selesai, apalagi ditemukan banyak kasus, sampai sekarang, sudah lima tahun lebih, tidak ada yang melanjutkan proyek ini," kata Nirwono Joga.

Namun pengamat tata kota lain, Yayat Supriatna mengatakan pemindahan ibu kota "sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi".

Yayat mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan ibu kota baru bisa diwujudkan.