OPINI

Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Dalam banyak kasus, pembuktian pidana pencabulan dan perbuatan tidak menyenangkan bukan hanya sulit, tetapi juga menghukum perempuan

Kekerasan Seksual terhadap Perempuan
Dok
M Ghufran H Kordi K, Pengamat Sosial

Oleh M Ghufran H Kordi K.
Pengamat Sosial

Perempuan dan laki-laki tidak hanya memiliki identitas biologis berupa jenis kelamin yang menyebabkan laki-laki dan perempuan berbeda secara anatomis dan fungsi-fungsi reproduksi. Akan tetapi—dan ini lebih kompleks—juga memiliki identitas sosial yang dilekatkan secara sosial, turun-temurun, terus-menerus, berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, dan berubah dari waktu ke waktu.

Identitas sosial yang populer sebagai identitas gender dikonstruksi dan dilekatkan kepada perempuan dan laki-laki sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Karena itu, di setiap suku, komunitas, masyarakat, hingga negara, peran sosial dan praktek hubungan perempuan dan laki-laki selalu berbeda.

Perbedaan peran yang lahir dari kontruksi sosial ini tidak menjadi soal, jika tidak melahirkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap salah satu jenis kelamin. Faktanya, peran yang berbeda antara perempuan dan laki-laki menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan di berbagai lingkungan sosial dan sektor kehidupan.

Perempuan dipaksa berada di ranah domestik dan berfungsi reproduktif semata. Berbagai instrumen dalam kehidupan, baik bermasyarakat maupun bernegara, dikonstruksi untuk menempatkan perempuan dalam ranah domestik dan fungsi reproduktif.
Karenanya berbagai aturan hukum nasional, bukan hanya tidak memihak dan melindungi perempuan, tetapi bahkan merugikan perempuan. Bukan hanya tidak memihak, tetapi sebaliknya mendiskriminasi perempuan.

Sebagai contoh adalah aturan tentang kekerasan seksual terhadap perempuan. Hukum nasional mengatur 5 (lima) jenis kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan, pencabulan, perbuatan tidak menyenangkan (KUH Pidana), eksploitasi seksual (UU PKDRT/UU 23/2004), dan trafiking (perdagangan perempuan) untuk tujuan seksual (UU PTPPO/UU 21/2007).

Pemerkosaan atau perkosaan dalam KUHP adalah masuknya penis ke dalam vagina. Padahal pemerkosaan tidak hanya terbatas pada masuknya penis ke dalam vagina, yang dilakukan dengan pemaksaan dan kekerasan, tetapi juga menyangkut hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan, tidak hanya betemunya penis dan vagina.

Sementara pencabulan dan perbuatan tidak menyenangkan merupakan rumusan yang kabur. Dalam banyak kasus, pembuktian pidana pencabulan dan perbuatan tidak menyenangkan bukan hanya sulit, tetapi juga memviktiminasi atau menghukum perempuan. Sementara eksploitasi seksual dan trafficking untuk tujuan seksual merupakan instrumen hukum yang sangat maju. Namun, masih perlu advokasi untuk mendorong penerapan kemajuan instrumen hukum tersebut.

Terlampau Lambat

Selain lima bentuk kekerasan seksual yang dikemukakan di atas dan telah diatur dalam hukum nasional, terdapat bentuk kekerasan seksual lain yang belum diatur dalam hukum nasional.

Halaman
12
Editor: syakin
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved