Hasil Pajak Rawan Dikorupsi, KPK Intai Sulbar
Wakil Ketua KPK Alaxander Marwata mengatakan, untuk mewujudkan sejahteraan bagi masyarakat, tentu harus ada penghasilan,.
Penulis: Nurhadi | Editor: Ansar
lihat foto
"Kami yakin dan percaya kalau daerah bisa mandiri secara fiskal, cukup untuk membiayaan pembangunan di derah, maka sebetulnya kesejahteraan Indonesia akan segera dan cepat terwujud,"ucapnya.
"Saya membayangkan ketika masing-masing daerah tingkat dua, itu memiliki kemampuan fiskal yang memadai, tidak bergantung pada penerimaan dari pusat, tentu semua akan yakin kesejahteraan akan segera terwujud," tambahnya
Namun sejauh ini, kata dia, keuangan atau APBD masih bergantung pada alokasi dari pusat, dan lebih banyak di gunakan untuk belanja pegawai atau belanja rutin.
"Ada daerah 60-70 % belanja pegawai atau belanja rutin, hanya 30 % kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan atau lainnya,"katanya.
Alexander menjelaskan, jika anggaran daerah belanja modanya sedikit, tentu sulit ekonomi akan tumbuh dengan baik.
Ibaratnya, gerbon kereta api yang masih dijalankan dengan lokomotif, kalau lokomitif mogok, gerbongpun akan ikut berenti.
"Lian kalau masing-masing gerbon punya penggerak sendiri, seperti KRL. Kalau penggeran satu mati, itu masih bisa jalan," katanya.
"Jadi kalau pemerintah daerah bergantung dan anggaran pusat juga turun, alokasi ke daerah pasti ikut kurang, kalau pusat tekor, pasti daerah juga bangkrut," paparnya.
Menanggapi hal itu, KPK sangat peduli dalam rangka koordinasi dan supervisi percegahan, untuk optimalisasi penerimaan pendapatan di daerah.
"Kami yakin dengan peningkatan pendapatan daerah, kesejahteraan masyarakat juga pasti akan tercapai, dan kami harap inspektorat daerah bisa mengawal atau memonitor MoU yang kita tanda tangani.
"Tentu saja kami juga akan memonitor secara berkala. Tetapi, monitorin setiap saat akan dilakukan inspektorat. Sehingga kejasamaaantara inspektorat dan KPK ke depan akan lebih ditingkatkan," katanya.
Namum kedepan, lanjut dia, maskipun berda di Jakarta, tapi mata dan telinga KPK diharapkan ada di setiap sudut Indonesia. Melalui pengawasan masyarakat, karena masyarakat juga sudah sangat kritis.
Alexander berharap, MoU ini jangan hanya di atas kertas, tetapi realisasi bisa maksimal.
"Dan akan kami pantau atau monitor, kami ada BPKP disini sebagai mitra,"tuturnya.
Gubernur Ali Baal Masdar ditemui usai penandatangan MoU, mengaku akan komitmen menjalan MoU tersebut,.
