Kasus Fee 30 Pemkot Makassar Berlanjut, Siapa Tersangka Baru?

"Nanti akan diberitahu kalau memang ada terdangka baru lagi ditetapkan Bareskrim Polri," ungkap Dicky, saat merilis kasus itu di warkop Siama, Selasa

Kasus Fee 30 Pemkot Makassar Berlanjut, Siapa Tersangka Baru?
darul/tribuntimur.com
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani, menjelaskan kelanjutan kasus Fee 30 Persen di warkop Siama di Jl Urip Sumoharjo, Makassar. 
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyidik Polda Sulsel menilai, kasus Fee 30 persen pemotongan anggaran Pemkot Makassar masih akan ada tersangka baru.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani mengungkapkan, terkait dengan adanya tersangka baru pada Fee 30 masih masih menunggu hasil gelar Mabes Polri.

"Nanti akan diberitahu kalau memang ada terdangka baru lagi ditetapkan Bareskrim Polri," ungkap Dicky, saat merilis kasus itu di warkop Siama, Selasa (2/7/2019) sore.

FOTO: Calon Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Bawakan Kuliah Umum di STIE Amkop

Prodi Teknik Kimia Universitas Teknologi Sulawesi Target Makassar Terima 50 Mahasiswa Baru

Sebelumnya diketahui, penyidik Bareskrim Mabes Polri sudah memeriksa 14 orang, terkait pemotongan anggara dari Fee 30 Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Kata Kombes Dicky, pemeriksaan tersebut berlangsung pada 24 sampai 27 Juni lalu di Polda Sulsel. Mereka diperiksa secara marathon dan atau dilakukan bergantian.

Menurutnya, biasanya setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi akan ada gelar perkara dan kemudian akan ditetapkan lagi tersangka baru oleh penyidik Bareskrim.

"Ya kita tunggu saja gelar perkaranya di Bareskrim Polri, kalau memang ada bukti baru kita umumkan, kalau tidak tersangka baru, ya tersangka hanya satu," jelas Dicky.

Seperti diketahui 14 orang yang diperiksa selain mantan Kepala BPKAD Makassar, Erwin, tersangka. Mereka diantaranya itu, mantan Camat Rappocini, Hamri Haiya.

 7 Fakta Pria Bulukumba Nikahi Adik Kandungnya, Istri Sah Ungkap Kronologi Perkawinan Sedarah itu

Pendaftaran CPNS 2019, Pemkab Gowa Minta 574 Kuota

Mantan Kabid anggaran BPKAD Makassar, Helmy Budiman, mantan Kabid Litbang Bappeda, Ibrahim Ukkas, mantan Camat Biringkanaya Makassar, Andi Syahrum.

Lalu, mantan Kasubag Keu kantor Camat Biringkanaya, M. Dwi Aditya, Kasubag Keu kantor Camat Rappocini, Evie Edwishinta, staf BPKAD Kota Makassar, Hj Wa Ando.

Kemudian, Kabid Perbendaharaan BPKAD Makassar, A. Asma Zulistia, anggota DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali, staf kantor Kecamatan Rappocini, Indra Widjayani

Dan, vendor atau rekanan, Alham Arli SE, mantan Camat Bontoala Kota Makassar, Syamsul Bahri, dan Kepala Sub. Bagian Kecamatan Bontoala, Siti Selvi Wildana.

Sebelumnya, tim Bareskrim Mabes Polri telah melimpahkan berkas Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Erwin ke Kejati Sulsel.

Terkait berkas dugaan korupsi didalam kasus pemotongan anggaran sosialisasi penyuluhan se-Kecamatan tersebut, telah rampung usai puluhan saksi diperiksa.

Sebelumnya juga, Bareskrim juga sudah melakukan pemeriksaan atas 75 peserta sosialisasi, 92 lurah, 29 narsum, 4 vendor, dua kurir, 15 Camat, dan juga 18 Kasubag.

Kemudian, saksi dari empat orang TAPD, empat pegawai BPKAD Pemkot Makassar, dan yang dilakukan pemeriksaan di Polda Sulsel yaitu 15 bendahara dan 14 PPHP.

Termaksud, 16 anggota DPRD Makassar yang juga diperiksa. Abd. Wahab Tahir, Erik Horas, Faorouk M Beta, M Zaenal Daeng Beta, Fachruddin Rusli, dan Irwan Djafar.

Kemudian, Indira Mulyasari Paramastuti, Mesakh Remon, Rahman Pina, Supratman, Abdi Asmara, Adi Rasyid Ali, Busranuddin Baso, Jufri Pabe, Sangkala Saddiko. (*)


Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun
 

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

 

Penulis: Darul Amri Lobubun
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved