CITIZEN REPORT

Direktur LBH Makassar Beri Wawasan Hukum ke Komunitas Transpuan

Laporan Staf PKBI Sulawesi Selatan Erwinda Giastuti. Kegiatan ini diikuti puluhan waria dari beberapa kabupaten dan kota di Sulsel.

Penulis: CitizenReporter | Editor: Jumadi Mappanganro
Dokumen PKBI Sulsel
Direktur LBH Makassar Haswandy Andy Mas (bertopi) saat menyampaikan materi pada mini lokakarya di Hotel Ramedo, Kota Makassar, Sabtu (29/6/2019). 

Erwinda Giastuti
Staf PKBI Sulsel
Melaporkan dari Kota Makassar

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Sulawesi Selatan yang didukung Program Peduli menggelar Mini Lokakarya Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Kekerasan & Security System di Hotel Ramedo, Kota Makassar, Sabtu (29/6/2019).

Dihadiri puluhan transpuan dari beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Menampilkan Direktur PKBI Sulsel Andi Iskandar Harun dan Direktur Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar Haswandy Andy Mas sebagai pembicara.

Pada minilokakarya ini, Haswandy banyak menyampaikan perihal Pendampingan Hukum terhadap Kasus Pidana - Kekerasan.

Menurutnya, UUD 1945 telah secara tegas menyatakan setiap warga negara berhak untuk hidup, tidak disiksa, kemerdekaan berpikir, beragama, tidak diperbudak, hingga diakui sebagai pribadi di hadapan hukum serta terbebas dari perlakuan diksriminasi dan intimidasi.

Ponsel Meledak saat Dicharge, Wanita ini Ditemukan Hangus di Kamar

“Jaminan ini juga berlaku bagi komunitas transpuan. Jadi jika kawan-kawan transpuan mendapat perlakuan diskriminasi, intimidasi, apalagi mendapat perlakuan kekerasan, bisa mengadu ke aparat penegak hukum. Sebab Anda berhak mendapat perlindungan dari negara,” tegas Haswandy.

Dalam pemaparannya, Haswandy juga menjelaskan bahwa UUD 1945 telah secara tegas menjamin bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

" width="700" height="393" />
Para transpuan dari berbagai kota dan kabupaten di Sulsel yang mengikuti minilokakarya di Hotel Ramedo, Kota Makassar, Sabtu (29/6/2019(=> (Dokumen PKBI Sulsel)

Menurutnya, ada beberapa jenis kekerasan yang bisa menimpa siapa saja. Termasuk komunitas transpuan.

Di antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi hingga termasuk tindak pidana perdagangan orang.

Haswandy menambahkan, setiap warga negara termasuk para transpuan juga berhak mendapat bantuan hukum untuk pemenuhan hak-hak lainnya, khususnya hak atas akses pelayanan publik.

Termasuk hak mengundurkan diri sebagai saksi korban jika merasa tak nyaman dan aman.

Pembegal IRT di Bone Akhirnya Diciduk Polisi

Juga berhak memeroleh bantuan medis bagi korban penganiayaan berat dan seksual.

Pada kesempatan ini Haswandy juga memaparkan perihal alur proses hukum yang bisa dilakukan para transpuan jika mendapat perlakuan kekerasan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved