Alumni FKG Unhas Terpilih Jadi Anggota Pokja Pelayanan Kepemudaan Kemenpora
Menpora sebagai ketua pelaksana koordinasi strategis juga meminta kementerian atau lembaga untuk segera mengidentifikasi program kepemudaan tahun 2019
Penulis: Desi Triana Aswan | Editor: Ina Maharani
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi akhirnya membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pelayanan Kepemudaan.
Pokja ini merupakan amanat Perpres 66/2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan.
Melalui rilis yang diberkan kepada Tribun Timur, Selasa (28/5/2019) Direktur Merial Institute, Arief Rosyid menjadi salahsatu perwakilan non-pemerintah yang dilibatkan dalam Pokja.
Selama dua tahun terakhir, Merial Institute dikenal konsisten mendorong implementasi Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada Juli 2017 tersebut.
"Kami berterimakasih kepada Pak Menpora sebagai Ketua Pelaksana Tim Koordinasi. Pembentukan Pokja ini merupakan langkah maju untuk meningkatkan kualitas program-program pelayanan kepemudaan," ujar Arief yang juga merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin.
Dari 35 anggota Pokja yang diteken Menpora, 30 di antaranya merupakan perwakilan Kementerian atau Lembaga Pemerintah.
Sisanya, 5 anggota merupakan perwakilan masyarakat, akademisi dan praktisi.
Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 15 Perpres 66/2017.
“Kami mendorong Perpres Kepemudaan sejak 2014, sebelum Pak Jokowi jadi Presiden. Tahun 2015, saya sampaikan tuntutan ini langsung kepada Presiden Jokowi. Alhamdulillah tahun 2017, diterbitkan Perpres. Saya merasa bertanggung jawab untuk memastikan komitmen Presiden ini berjalan dengan baik," ujar Arief.
Selain menetapkan anggota Pokja, Menpora sebagai ketua pelaksana koordinasi strategis juga meminta kementerian atau lembaga untuk segera mengidentifikasi program kepemudaan tahun 2019.
Hal ini dilakukan untuk mengefektifkan sinergi program dan kegiatan kepemudaan.
"Dengan koordinasi yang baik, kami berharap tidak ada lagi tumpang tindih program kepemudaan. Baik program yang mencakup isu kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda, ke depan lebih terkoordinasi dan terukur pencapaiannya," lanjut Arief.
Selama ini, pembangunan kepemudaan memang dikerjakan oleh berbagai kementerian atau lembaga.
Penyusunan program kerap terhadang minimnya riset data dan partisipasi pemuda.
Akibatnya pencapaian dan evaluasi program tidak bisa diukur dengan baik.
"Keterwakilan lembaga masyarakat di dalam Pokja tentu penting untuk memperjuangkan aspirasi pemuda. Istilahnya participatory policy making. Saya siap berkeliling ke OKP dan kelompok-kelompok pemuda, mendengar aspirasi teman-teman. Concern kita memang disitu," pungkas Arief.
