DPRD Sulbar Rekomenasikan Proyek Peternakan Sapi Unggul di Beroangin Dihentikan

DPRD Sulbar ian proyek pembangunan peternakan sapi unggul di Desa Beroangin

DPRD Sulbar Rekomenasikan Proyek Peternakan Sapi Unggul di Beroangin Dihentikan
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Rapat paripurna DPRD Sulbar penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LPJ Gubernur. Ketua DPRD Sulbar Hj Amalia Fitri Aras menyerahkan surat rekomendasi DPRD ke Gubernur Ali Baal Masdar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, rekomendasikan pemberhentian proyek pembangunan peternakan sapi unggul di Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Sulbar, tentang penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Gubernur Tahun 2018 di Gedung DPRD Jl Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Mamuju, Senin (13/5/2019) sore.

"Jadi tadi dalam sidang paripurna memang direkomendasikan untuk dihentikan, karena banyak persoalan di dalam, utamanya persoalan sosialnya," kata Anggota DPRD Sulbar Fraksi Demokrat Andi Mappangara kepada Tribun-Timur.com, usai paripurna.

Baca: Hasil Pemilu Sulbar Disahkan di Rekap Nasional, KPU Siap Hadapi Gugatan di MK

Baca: Ada Dugaan Pelanggaran Proyek Peternakan Sapi di Beroangin, Ini Penjelasan Kadis Pertanian Sulbar

Baca: DPRD Sulbar Temukan Indikasi Pelanggaran Pada Pengembangan Peternakan Sapi di Beroangin

Mappangara mengungkapkan, sejak diwacanakannya rencana pembangunan proyek instalasi pengembangan pakan hijau dan ternak sapi unggul tersebut, sampai saat ini terus menuai penolakan masyarakat.

"Kemudian juga persoalan regulasi, makanya tadi kita sudah sepakat untuk rekomendasikan penghentian dan juga direkomendasikan untuk diaudit oleh BPK,"ujar Andi Mappangara.

Dikatakan, pihak DPRD secara kelembagaan sudah menegaskan bahwa proyek tersebut telah menyalahi aturan.

Sehingga, lanjutnya, seluruh aktivitas yang ada harus diberhentikan sejak rekomendasi tersebut ditanda tangani dalam paripurna dan diterima oleh Gubernur.

"Saya selaku wakil rakyat dari sana, tentu saya akan terus mendampingi masyarakat yang merasa dirugikan terkait dengan program pemprov ini, apalagi persoalan lahan masyarakat,"ucapnya.

"Di sanakan banyak persoalan, banyak masyarakat yang tanahnya di dalam kawasan itu bersertifikat. Kemudian ada lahan yang ditanami kebutuhan rakyat dan menjadi sumber penghidupan masyarakat,"tambahnya.

Mappangara juga mengungkapkan, ada Rp 2 miliar Bantuan Beuangan Khusus (BKK) yang dikucurkan ke Kabupaten Polman, oleh Pemerintah Polman juga menggunakan anggaran itu untuk program di Beroangin.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved