Ada Dugaan Pelanggaran Proyek Peternakan Sapi di Beroangin, Ini Penjelasan Kadis Pertanian Sulbar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kepala Dinas Petanian Provinsi Sulawesi Barat, Ir Tanawali, membantah adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek pengembangan peternakan sapil unggul dan penghijauan pakan ternak di Desa Beroangin, Kabupaten Polman.

Dikonfirmasi via telepon, Selasa (9/4/2019) siang, Tanawali mengatakan, BUMD atau Perusda ada kemitraan dengan kehutanan dalam pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di wilayah KPH Malippi, Polman.

"Sekarang muncul pertanyaan, kenapa Dinas Pertanian masuk? Itu karena Perusda menyurat ke dinas pertanian untuk difasilitasi,"kata Tanawali.

Baca: DPRD Sulbar Temukan Indikasi Pelanggaran Pada Pengembangan Peternakan Sapi di Beroangin

Baca: Pengiriman Darah ke Seko Menggunakan Drone, Begini Penjelasan Bupati Luwu Utara

Baca: Polres Bantaeng Siagakan 230 Personil Pada Pemilu 2019

Baca: VIDEO: Kondisi Korban Terkena Busur saat Penyerangan Sekretariat Organda di BTN Asal Mula

"Maka kami anggarkanlah lewat APBD, memang nilainya sampai miliaran, saya tidak tahu persisnya berapa di DPA,"tambah Tanawali.

Ia mengungkapkan, sampai saat ini pemerintah pusat memang belum menurukan ternak, karena belum ada fasilitas yang tersedia akibat gagal tender.

"Fasilitas apa yang dimaksud, seperti kandang, kemudian rumput, karena biar ada kandang kalau rumput tidak ada, tidak berarti juga,"ucapnya.

Lanjut Tanawali, mengapa harus seperti itu, karena pemerintah tidak boleh berbisnis, sehingga bantuan itu diarahkan ke Perusda dan nantanya akan disalurkan ke masyarakat.

"Tapi bukan dibagikan begitu saja, ada proses pembinaannya, nantinya juga ini ujung-ujungnya ke PAD,"kata dia.

Ia menegaskan, pertanian masuk hanya membantu BUMD untuk memfasilitasi, sebagaimana suratnya ke Dinas Pertanian.

"BUMD meminta untuk dibantu dan difasilitasi, maka kami bantualah"lanjutnya.

Ia pribadi, ujar Tanawali, hanya bermaksud untuk membantu masyarakat sehingga berupaya menfasilitasi Perusda dalam menjalankan proyek itu.

"Makanya kami anggarkan, pusat juga sangat membantu kita, karena dimana kita mau ambil uang untuk datangkan sapi sebanyak itu,"ujarnya.

Tanawali juga mengklaim sudah tidak ada masalah soal pembebasan lahan dalam proyek tersebut.

"Kami tahu karena kami bagian teknis. Dan kita inginkan ke depan Sulbar jadi sumber daging di Indonesia timur,"tutur Tanawali. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

B