OPINI

Rasulullah Membenci Kekacauan

Agar berbeda dengan terorisme dan makar (bughat), seseorang seharusnya menggunakan cara-cara damai dan konstitusional untuk mengkritisi pemerintah

Rasulullah Membenci Kekacauan
Dr H Afifuddin Harisah Lc MA

Afifuddin Harisah
Dosen Universitas Islam Makassar

Pesta demokrasi telah usai. Perhelatan akbar demokrasi di Indonesia yang pertama kalinya melaksanakan pemilihan presiden, DPR RI, DPRD I, DPRD II dan DPD serentak pada satu even. Terlepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan dari sisi manajemen teknis dan operasional logistiknya, kita wajib mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pelaksanaan Pemilu 2019 ini.

Sangat tidak mudah melaksanakan pemilu serentak dengan jumlah penduduk dan rentang geografis yang sangat luas seperti di negara kita ini. Satu catatan penting yang dikemukakan beberapa pengamat politik, pada pemilu (election) kali ini masyarakat ternyata lebih mementingkan pemilihan presiden-wakil presiden (pilpres) dari pada yang lain.

Dengan kata lain, pemilihan presiden jauh lebih menarik dan seksi di mata masyarakat ketimbang pemilihan calon legislatif di semua tingkatan. Pastinya disebabkan oleh peran teknologi informasi dan medsos yang sangat gencar. Gesekan-gesekan politis antar-kompetitor lebih dominan terjadi pada ranah pilpres.

Upaya tim pemenangan masing-masing paslon untuk mendapatkan suara dan kampanye pilpres, yang telah dimulai sejak tujuh bulan lalu, harus diakui telah memeras energi dan biaya finansial yang tidak sedikit.

Sebagaimana lumrahnya sebuah kontestasi politik pada level apapun, pasti dan mesti ada pihak yang menang dan ada yang kalah. Ada yang terpilih dan ada yang tereliminasi.Tidak mungkin semuanya menang dan semuanya kalah.

Sistem demokrasi menghendaki adanya pemimpin yang terpilih dengan dukungan suara terbanyak, bukan pemimpin yang disepakati oleh semua pihak, pemimpin yang memaksakan diri dan terlebih lagi ‘dipaksakan’ oleh golongan tertentu.

Allah sendiri telah tegas menyatakan, dengan logika qur’ani-nya bahwa alam menolak adanya dualisme kekuasaan. Allah berfirman: “law kaana fiihimaa aalihatun illa Allah lafasadataa...” Jika sekiranya ada tuhan lain selain Allah, maka pastilah alam ini, bumi dan langit, akan rusak. Jika ada ada dualisme dalam sistem kekuasaan politik dalam satu negara, maka tunggulah kehancurannya.

Islam yang berdiri di atas pondasi ideologi Ahlussunnah wal jama’ah tegas menolak segala faktor yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran masyarakat atau negara. Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) para ulama dan tokoh-tokoh besar pendiri bangsa telah meletakkan prinsip kebijakan dan kesantunan dalam berpolitik.

Sikap mereka jelas, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara wajib dikedepankan dari pada kepentingan agama dan golongan. Kaidah menyebutkan, tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah yaitu bahwa kebijakan dan keputusan pemimpin dalam kekuasaannya terhadap rakyat harus berorientasi kepada kemaslahatan, bukan intimidasi dan provokasi kepada konflik yang membahayakan kehidupan masyarakat secara luas.

Halaman
12
Editor: syakin
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved