Sekda Enrekang Sebut 3 Unsur Pimpinan DPRD Enrekang Terseret Korupsi Adalah Musibah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang, Chairul Latanro  dihadirkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Selasa (30/04/2019).

Chairul Lantaro hadir sebagai saksi meringankan untuk kasus dugaan korupsi dana bimbingan teknis (Bimtek) DPRD Enrekang tahun anggaran 2015/2016.

Baca: Hanura Optimis Raih Kursi Pimpinan, PAN Ikhlas Lepas Kursi Ketua DPRD Enrekang

Baca: VIDEO Banjir Bandang Terjang Perumahan Kukku Enrekang, 500 Orang Terjebak

Dimana dalam perkara itu mendudukan  tujuh orang terdakwa, yakni  mantan Ketua DPRD Enrekang Banteng Kadang, Wakil Ketua 1 DPRD Arfan Renggong, Wakil Ketua II Mustiar Rahim.

Serta, Sekretaris Dewan (Sekwan), Sangkala Tahir dan tiga penyelenggara proyek Gunawan, Nawir  dan Nurul.

Chairul Lantaro dalam kesaksianya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Takalar, secara pribadi memandang para unsur tidak sepantasnya terseret dalam kasus ini.

"Tidak pantas samua disini. Ini kan  dipermasalahkan cuma persoalan rekomendasi dari kementerian dalam negeri. Karena tidak ada rekomendasi dianggap merugikan negara," kata Chairul menanggapi pertanyaan majelis hakim yang diketuai Agus Rusianto dan dibantu dua hakim anggota lainnya.

Menurut Chairul  dalam kegiatan bimtek yang dilaksanakan para anggota DPRD Enrekng jelas semua. Iapun menganggap status yang disandang para unsur  pimpinan DPRD Enrekang adalah sebuah musibah.

Ia juga mengatakan kegiatan Bimtek bagi anggota dewan adalah sangat penting untuk peningkatan sumber daya.   Kegiatan Bimtek sangat mempengaruhi kinerja anggota dewan selaku wakil rakyat.

Chairul memberikan ilustrasi pada suatu hari ada anggota dewan sedang naik pesawat. Seorang anggota dewan ini yang  duduk di kursi kelas eksekutif tiba tiba ditegur pramugari.

Si anggota  dewan ini pun bertanya kepada pramugari, kalau kursi legislatif mana. Ilustrasi yang diceritakan Chairul sontak mengundang tawa majelis hakim, Jaksa, pengacara dan para pengunjung.

"Kegiatan bimtek sangat bermanfaat untuk peningkatan mutu," sebut Chairul.

Sekedar diketahui tujuh  terdakwa didakwa korupsi karena tidak memenuhi syarat yang diwajibkan dalam Permendagri, tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD (tidak ada MoU).

Serta tidak ada rekomendasi badiklat kemendagri. Penyelanggaraanya juga tidak penuhi syarat dan tidak memiliki legalitas. Sehingga kuat dugaan bahwa kegiatan Bimtek Anggota DPRD Enrekang itu hanya fiktif.

Pada kegiatan Bimtek DPRD Enrekang diduga telah merugikan uang negara sekitar Rp 3,6 miliar. Adanya kerugian ini karena Bimtek ini tidak memenuhi syarat yang diwajibkan dalam Permendagri, tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD (tidak ada MoU).

Serta tidak ada rekomendasi badiklat kemendagri. Penyelanggaraanya juga tidak penuhi syarat dan tidak memiliki legalitas. Sehingga kuat dugaan bahwa kegiatan Bimtek Anggota DPRD Enrekang itu hanya fiktif.

Terdakwa  tidak mengikuti aturan dan surat edaran Pemendagri. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak sah.
Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan anggota DPRD selama dua tahun.

Tahun 2015 ada 24 kegiatan dan semuanya fiktif. Kemudian 2016 ada 22 kegiatan dan fiktif 13. Total Bimtek fiktif dilaksakanan 37 paket kegiatan.

Para tersangka diduga melanggar Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang pedoman orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel ditemukan adanya kerugian negara dalam kegiatan bimtek senilai Rp 855.095.650 dari total anggaran kegiatan yang digunakan sebesar Rp 3,6 miliar.

Ada 49 kegiatan Bimtek di tujuh kota di Indonesia dengan menggunakan biaya negara. Diantaranya, Makassar, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bali dan lombok.

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: