Ada Apa? Mahfud MD Datang ke KPU Bahas Isu Kecurangan yang Bikin Resah Masyarakat, Gini Selanjutnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Ada Apa? Mahfud MD Datang ke KPU Bahas Isu Kecurangan yang Bikin Resah Masyarakat, Gini Selanjutnya

Polemik Pilpres 2019 semakin memanas.

Setelah sebelumnya Capres Cawapres beserta pendukung masing-masing saling klaim kemanangan, kini kabar terkait kesalahan input data KPU menjadi sorotan keras Netter.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

Ia hadir bersama sejumlah tokoh lain seperti putri Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid, Alissa Wahid, dan Ahli Statistik IPB Asep Syaifuddin.

Mereka menamakan diri sebagai Gerakan Suluh Kebangsaan. Mahfud mengaku, menyambangi KPU untuk memastikan tak ada kecurangan yang dilakukan KPU, sebagaimana narasi yang banyak muncul di publik belakangan ini.

"Kami datang ke sini karena risih juga merasa terganggu dengan perkembangan terakhir di mana ada tudingan-tudingan dan dugaan yaitu terjadi kecuangan yang bersifat terstruktur di KPU," kata Mahfud di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

Baca: Skak Mat, Jawaban Mahfud MD Ini Bantah Tudingan Elite Demokrat Andi Arief Plus Bukti, Siapa Tremor?

Baca: KPU Akui Salah Input Data di Situng, Mahfud MD Sebut Tak Perlu Khawatir Selama Ada Ini,Suara Capres?

Baca: Kemarin Kritik KPU, Hari Ini Mahfud MD Puji Real Count KPU Simak Update Sementara Suara 01 & 02

Menurut Mahfud, meskipun terjadi beberapa kesalahan entry data scan formulir C1 ke sistem Situng KPU, tetapi hal itu bukan berarti KPU curang.

Apalagi, kesalahan entry data tak seberapa jumlahnya jika dibandingkan jumlah keseluruhan TPS. "Dari situ menjadi sangat enggak mungkin kalau ada rekayasa terstruktur.

Kalau emang terstruktur artinya berpersen-persen (kesalahan entrynya), ini cuma satu per dua ribu lima ratus," ujar Mahfud.

Meski begitu, Mahfud menyebut, kesalahan entry data C1 juga tidak dapat dibenarkan. Namun demikian, KPU masih punya waktu untuk memperbaikinya.

Baca: ACT Kenbali Resmikan Intergrated Community Shelter untuk Pengungsi di Palu

Baca: Pertanian Bukan Sekadarnya, Kuntoro Boga Andri: Keberadaan Petani Sangat Penting

Baca: Banjir Bandang di Toli-toli, Empat Rumah Hanyut

Kesalahan entry itu pun tidak hanya merugikan atau menguntungkan salah satu paslon, tetapi keduanya.

KPU juga menjamin transparansi penghitungan dan rekapitulasi suara, lantaran setiap petugas dan saksi di TPS memegang formulir C1 atau hasil penghitungan suara.

"Jadi jangan tindak sendiri-sendiri dan jangan terus kembangkan hoaks yang seakan-akan di sini ada rekayasa," tegas Mahfud.

pemilu2019.kpu.go.id - Real Count C1 Lambat Diunggah, Mahfud MD Kritik KPU Hasil Sementara 01 Menang

Update hasil Real Count C1 di website resmi KPU; https://pemilu2019.kpu.go.id hingga Minggu (21/4/2019) sudah di angka 11 %.

Real Count KPU hingga pukul 17.54 WIB waktu diakses Tribun-timur.com sudah di angka 11,3%.

Sebanyak 92.432 TPS sudah diinput ke Real Count C1 website KPU dari total 813.350 TPS se-Indonesia.

Hasilnya sementara:

01 Jokowi - KH Maruf Amin: 54.30% (9.553.831

02 Prabowo - Sandiaga Uno: 45.70% atau 8.040.619.

Sebelumnya Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD membahas profesionalitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilu 2019 khususnya dalam Pilpres 2019.

Hal itu diungkapkannya melalui cuitan di Twitternya, @mohmahfudmd, Minggu (21/4/2019).

Mahfud MD menuliskan bahwa KPU harus lebih profesional.

Ia kemudian menyatakan bahwa dirinya pernah mengingatkan bahwa di masa seusai pencoblosan, KPU akan banyak dikaitkan mengenai sejumlah isu.

Di antaranya mengenai kecurangan, unprofesional, memihak, diintervensi, dan sebagainya.

"KPU HARUS LEBIH PROFESIONAL

Pd awal Januari 2019, sy sdh ingatkan, stl pencoblosan KPU akan diserang dgn berbagai isu: kecurangan, unprofesional, memihak, diintervensi, dan sebagainya.

Waktu itu sy ingatkan, @KPU_ID hrs profesional. Yg sy sampaikan di ILC itu skrng benar terjadi," tulisnya.

Mahfud melanjutkan, saat ini terjadi kisruh di tengah masyarakat karena kabar kesalahan input di sitem KPU yang mencapai 9 daerah.

Ia menilai penanganan tenaga Information and Technology (IT) KPU terkesan kurang profesional.

"Kekisruhan yang skrang terjadi, antara lain, disebabkan jg oleh kurang antisipatifnya KPU dlm penanganan IT sehingga terkesan kurang profesional.

Masak, salah input data sampai di 9 daerah? Masak dlm 3 hari baru terinput 5%?

Penghitung swasta/perseorangan sj sdh lbh di atas 50%."

Lanjutnya, ia mengatakan wajar jika menimbulkan spekulatif negatif dan membuat panas suasana.

Dirinya menegaskan seharusnya KPU memastikan anak buah IT harus benar-benar netral dan profesional.

"Keadaan spt ini menimbulkan bnyk spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana. Ada yg curiga, KPU kesusupan orang IT yg tidak netral.

KPU hrs memastikan bhw awak IT-nya benar2 profesional dan netral. Bawaslu dan civil society hrs diberi akses yg luas utk langsung mengawasi," tulisnya.

Diketahui sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, kesalahan entry data C1 ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) disebabkan karena human error, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (20/4/2019).

Pramono menyebutkan, ada kesalahan terjadi pada entry lima buah C1 di lima TPS.

Kesalahan input data itu tersebar di lima provinsi yaitu Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau, dan Jakarta Timur.

Pramono mengatakan, data yang salah akan segera diperbaiki.

Selanjutnya, tampilan pada Situng juga akan langsung dikoreksi.

Proses koreksi dilakukan oleh KPU kabupaten/kota setempat, lantaran pengunggahan scan C1 dan entry data dilakukan oleh KPU tiap daerah.

"Informasi kekeliruan atau ketidakakuratan itu nanti masuk di kami, itu langsung kami teruskan ke KPU masing-masing untuk dilakukan koreksi di tempatnya sana," ujar Pramono.

Fahri Hamzah Turut Bantu Pengaduan

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah juga melayangkan protes kepada sejumlah instansi yang berwenang dalam Pemilu 2019.

Dikutip TribunWow.com dari akun Twitternya, @fahrihamzah, Jumat (19/4/2019), Fahri meminta ketegasan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Ia meminta agar instansi tersebut untuk tidak menganggap remeh kecurangan yang dilaporkan masyarakat melalui foto dan video.

Selain itu, hal yang tidak dilaporkan masyarakat, ia juga meminta untuk diusut serius.

Fahri juga menyebut dirinya akan mencoba membantu.

"Saya mohon kepada penyelenggara pemilu; @KPU_ID @bawaslu_RI dan @DKPP_RI khususnya jangan menganggap remeh kecurangan yang dilaporkan masyarakat melalui foto dan video. Semua harus ditanggapi serius meski tidak dilaporkan.

Untuk kepentingan itu Sy akan coba bantu," tulis Fahri.

Ia juga mengunggah tahapan rekapitulasi dan perhitungan surat suara pemilu.

"TAHAPAN PKPU NOMOR 7 TAHUN 2019 (REKAP DAN HITUNG SUARA): #KawalC1

1. LUAR NEGERI 18/4/2019 s/d 22/4/2019

2. Kecamatan tanggal 18/4/2019 s/d 5/5/2019

3. Kabupaten/kota 20/4/2019 s/d 7/5/2019.

4. Provinsi 22/4/2019 s/d 12/5/2019

5. Nasional dan LN 25/4/2019 s/d 22/5/2019"

Fahri juga mempersilakan publik untuk mengirim segala jenis bentuk kecurangan pemilu ke akun media sosialnya,

Ia meminta pihak-pihak berwenang tak menganggap laporan kecurangan pemilu sebagai ancaman bagi pmerintah.

"Teman2, SILAHKAN KIRIM SEGALA JENIS BUKTI KECURANGAN (foto, video, file, dll) ke akun saya ini.

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: