Komisioner KPU Makassar: Isu SARA Berkembang karena Civil Society Lemah
Saprillah menganggap dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ada isu tentang salah satu capres pro khilafah dan komunis.
Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Hasrul
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel ngobrol pemilu dengan tema "Wujudkan Pemilu 2019 Tanpa Isu Sara" di Rogae Cafe, Jl Hj Saripa Raya, Makassar, Sulsel, Senin (8/4/2019).
Hadir langsung Kepala Balai Litbang Agama Makassar, Saprillah Syahrir dan Komisioner KPU Makassar, Endang Sari.
Baca: Jawaban Karni Ilyas Saat Diprotes Terlalu Sering Undang Fadli Zon ke ILC TV One Apa Salah Kami?
Saprillah menganggap dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ada isu tentang salah satu capres pro khilafah dan komunis.
"Saya kira perdebatan itu sudah selesai, saat debat terakhir Capres (Joko Widodo dan Prabowo Subianto), Pak Jokowi mengklarifikasi dirinya tidak pro komunis dan Pak Prabowo tak pro dengan khilafah," katanya.
Saat ini, Indonesia adalah negara komunal sehingga kita tak bisa menjadi demokrasi liberal.
Baca: Hingga April 2019, Jumlah Laka Lantas di Selayar Capai 43 Kasus
"Kita tak punya format yang tepat untuk demokrasi, misalnya di NU, anak santri itu memilih berdasarkan perintah kiainya, jadi ini sebenarnya bukan demokrasi rasional," katanya.
Sementara itu, Endang Sari mengatakan, isu pertentangan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) berkembang karena lemahnya civil society Indonesia.
"Sampai hari ini masalah di partai politik karena tak ada identitas partai, yang ada adalah bersimbiosis dengan Pemilihan langsung, siapa yang lebih populer. Partai politik juga tak membuat massa ideologis," katanya.
Ia pun mengatakan, gampang sekali melihat politisi serius mendukung partainya. Tapi, kader ini terakhir juga pindah partai. (*)
Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:
Follow juga Instagram Tribun Timur:
