TRIBUNWIKI: Videonya Dibentak Kivlan Zen Viral, Ini Profil Perjalanan Karir Wiranto

Calon presiden dan wakil presiden

Setelah Pemilu Legislatif 2009, tepatnya pada 1 Mei 2009, Wiranto bersama Jusuf Kalla (Capres Partai Golkar), mengumumkan pencalonannya sebagai pasangan capres-cawapres yakni Jusuf Kalla sebagai capres dan Wiranto sebagai cawapres yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura.

Pasangan ini juga menjadi pasangan yang pertama mendaftar di KPU. Pasangan JK-Wiranto mendapat nomor urut tiga dan disingkat menjadi JK-WIN.

Pada Tahun 2014, Wiranto sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden berpasangan dengan konglomerat media, Hary Tanoesoedibjo.

Namun rencana tersebut akhirnya urung dilakukan mengingat minimnya perolehan suara Partai Hanura dalam pemilihan legislatif 2014.

Karier sipil
Selepas menjadi Panglima ABRI, ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Numun kemudian mengundurkan diri sesuai dengan Surat Resmi yang dikirimkan dan mendapat balasan dari Gusdur. Pada 26 Agustus 2003, ia meluncurkan buku otobiografi dengan judul Bersaksi di Tengah Badai yang berisi tentang fakta yang mendukung bahwa Indonesia dan TNI sebagai "Unity" tidak pernah melakukan perencanaan melakukan pelanggaran HAM.

Setelah memenangi konvensi Partai Golkar atas Ketua Umum Partai Golkar Ir. Akbar Tandjung, ia melaju sebagai kandidat presiden pada 2004. Bersama pasangan kandidat wakil presiden Salahuddin Wahid, langkahnya terganjal pada babak pertama karena menempati urutan ketiga dalam Pilpres 2004.

Saat menjadi Panglima ABRI, Wiranto berada dalam berbagai masa transisi. Salah satu proses yang harus dihadapi antara lain adalah saat Timor Timur ingin melepaskan diri dari Republik Indonesia.

Saat itu kebijakan dari Presiden Habibie adalah melaksanakan referendum sesuai dengan permintaan beberapa negara yang diuntungkan dengan pisahnya Timor Timur terlepas.

Wiranto yang saat itu menjabat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Terdapat tuduhan seperti adanya pembakaran rumah penduduk oleh milisi pro dan anti kemerdekaan atas perintah dari Wiranto sebagai Panglima tertinggi saat itu, namun tidak terbukti.

Setelah purna tugas kemiliteran, Wiranto dua kali menjadi menteri pada era Presiden Gus Dur, dan kembali menajadi menteri pada era Presiden Joko Widodo.

Kontroversi

Wiranto diduga terlibat dalam kejahatan perang di Timor Timur (saat ini bernama Republik Demokratik Timor Leste) tahun 1999.

Bersama lima perwira militer lainnya yang diduga terlibat, Wiranto didakwa oleh pengadilan (PBB) ikut terlibat dalam tindak kekerasan pada tahun 1999 yang terjadi selama dan setelah berlangsungnya referendum kemerdekaan Timor Leste.

Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia menolak untuk menyelidiki perwira dan aparat kepolisian yang dituduh terlibat pelanggaran HAM dalam pembebasan Timor Timur.