Viral, Screenshot Grup WhatsApp Polisi Dikerahkan Agar Warga Coblos Jokowi - Maruf Amin
grup WhatsApp bernama PILPRES 2019 berisi instruksi kepada polisi untuk menggalang dukungan warga agar memilih Jokowi - Maruf Amin
Ipda Rejoice:
Siap komandan.
+6281338630515 Didin:
(Membalas Kp Yusuf Tauziri) Siap komandan.
+6281338630515 Didin:
(Membalas AKBP ERWIN ARDIANSYAH) Siap komandan.
+6281338630515 Didin:
Ijin melaporkan pada hari senin tgl 25 Maret 2019 pkl. 19.30 wita warga lingk. Bonto RT 14 Kel. Kolo yg dipelopori oleh sdr. H. ISMAIL H. YASIN selaku ketua RT 14 mendeklarasikan kemenangan Pasangan Capres JOKOWI - AMIN No. 1.
+6281338630515 Didin:
(Foto posko Jokowi - Maruf Amin)

Respon Polri
Saat berita ini dilansir, Tribun-Timur.com masih berusaha mendapatkan konfirmasi dari Divisi Humas Polri.
Saat screenshot ini beredar, admin akun media sosial Divisi Humas Polri pada Instagram dan
Twitter langsung mem-posting ajakan untuk menggunakan media sosial secara bijak, tak menyebar hoax dan menyampaikan ujaran kebencian.
TNI Polri Tegaskan Netral
Sebelumnya, diktip dari laman Kompas.com, Polri dan TNI menegaskan sikap netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
“Kita sudah melakukan langkah untuk menjamin netralitas. Saya dengan Bapak Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto) safari di semua wilayah menekankan ini (netralitas),” ujar Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).
Tito Karnavian mengaku, dirinya dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah memberikan arahan kepada jajaran di bawahnya untuk tetap menjaga netralitas dalam Pemilu Serentak 2019.
“Memberikan warning, menyebarkan surat-surat edaran. Bapak Panglima juga mengeluarkan banyak sekali surat edaran, surat edaran (yang isinya) sampai detail,” kata Tito Karnavian.
Menurut Tito Karnavian, ada surat yang melarang aparat untuk swafoto.
"Hanya amankan pemilu," kata dia.
Tito Karnavian mengungkapkan, pihaknya pun telah menyiapkan sanksi bagi jajaran kepolisian yang terbukti tidak netral.
“Dan kalau ada akan diberikan sanksi-sanksi sudah ada mulai sanksi teguran sampai sanksi berat pemecatan internal,” tutur Tito Karnavian.
Hal yang sama disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Ia menekankan kepada jajaran TNI yang ada di lapangan untuk menjaga sikap netralitas dalam Pemilu 2019.
“TNI-Polri sama, satu komando ke bawah, namanya perintah kalau sudah perintah ada konsekuensi disitu. Sehingga kita tekankan apabila melanggar tindakan sanksi diberikan,” ujar Hadi Tjahjanto.
Selain itu, Hadi Tjahjanto meminta kepada masyarakat untuk mengawasi kinerja jajarannya menghindari keberpihakan dalam Pemilu 2019.
“Kita minta pengawasan kepada prajurit TNI bila ditemukan indikasi melanggar netralitas silakan lapor kepada humas atau Puspen (Pusat Penerangan) TNI pasti akan kita tanggapi dan kita tindak itu,” ujar Hadi Tjahjanto.(tribun-timur.com/kompas.com)