Viral, Screenshot Grup WhatsApp Polisi Dikerahkan Agar Warga Coblos Jokowi - Maruf Amin

TRIBUN-TIMUR.COM - Viral, screenshot (tangkapan layar) percakapan pada grup WhatsApp bernama PILPRES 2019 berisi instruksi kepada polisi untuk menggalang dukungan warga agar memilih pasangan Capres dan Cawapres RI nomor urut 01, Jokowi dan Maruf Amin.

Screenshot tersebut beredar melalui grup WhatsApp berisi anggota warga di Makassar, Sulawesi Selatan.

Belum diketahui, apakah screenshot ini asli atau palsu (fake).

Sekarang, ada aplikasi untuk membuat percakapan palsu pada WhatsApp.

Berdasarkan nama pada daftar anggota grup dan mereka yang berkomentar dalam grup, anggota grup ini mirip dengan nama pejabat Polri di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ada nama Kapolres Bima Kota AKBP Erwin Ardiansyah, Wakapolres Bima Kota Kompol Yusuf Tauziri, Kapolsek Donggo Iptu Muhammad Ananda, Kapolsek Wera Ipda Rejoice Benedito, dan Didin.

Dalam percakapan di grup, Kapolsek diminta mencari tokoh masyarakat berpengaruh tiap desa untuk mengampanyekan pasangan Jokowi - Maruf Amin dengan melibatkan Bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas adalah polisi yang bertugas di tingkat desa atau kelurahan dengan mengemban fungsi preemtif dan bermitra dengan masyarakat.

Dalam mengampanyekan pasangan Jokowi - Maruf Amin, oknum tersebut diminta tak langsung mengajak warga mencoblos pasangan nomor urut 01, tapi terlebih dahulu diskusi soal keberhasilan pemerintan pada saat ini.

Mereka juga diminta tidak melibatkan Babinsa serta bergerak secara diam-diam.

Babinsa adalah prajurit TNI AD yang bertugas di tingkat desa atau kelurahan dan bermitra dengan masyarakat.

Setelah menjalankan tugas tersebut, para oknum polisi diminta menyampaikan laporan kegiatan.

Selengkapnya, berikut salinan isi percakapan dari PILPRES 2019 yang berisi nama sejumlah oknum polisi.

Iptu Ananda:

Mohon Ijn Komandan

Para Kapolsek agar Langkah Kapolsek asakota diikuti, untuk meminimalisir celah pihak tetangga untuk cipkon di daerah kita.

selain itu perintahkan para bhabinkamtibmasnya untuk bersinergi dengan babinsa, terus merapat sehingga meminimalkan celah konflik dari efek cipkon.

Dan juga intel polseknya dan intel Danramilnya untuk bersinergitas dalam menjaga situasi.

Selain daripada itu. Dimohon para kapolsek mencari Tokoh masyarakat yang mempunyai massa paling banyak, per desa. Untuk dilakukan gal oleh Kapolsek dan Bhabinkamtibmasnya. 1 orang, 1 desa, 1 bhabinkamtibmas.

Saat melakukan penggalangan, jangan melibatkan pihak sebelah, karena untuk mendapatkan hasil penggalangan tertutup.

Cara bertindaknya. Jangan langsung mengajak memilih 01. Tetapi diajak ngobrol terkait kehebatan, prestasi Pemerintah sekarang.

Setelah terpengaruh obrolan kita, baru diajak berdiskusi untuk mensyukuri pemerintahan kita yang sekarang.

Terus Pengaruhi sampai mereka sendiri yang memutuskan mereka akan memilih 01.

Demikian petunjuk dari saya.

semoga sukses dibulan depan.

TKS

AKBP ERWIN ARDIANSYAH:

(Sticker bergambar Jokowi acungkan jempol, cakeeeep..)

Iptu Ananda:

siap komandan

AKBP ERWIN ARDIANSYAH:

Kapolsek yg wilayahnya kalah akan dievaluasi oleh kapolda. Ini serius. Jadi tolong dukungannya scra ikhlas dan sadar diri karena kita berjuang utk institusi brarti juga memperjuangkan nasib kita sendiri. Target minimal 60%

Para kapolsek tolong Agar buat baliho 01 di tiap2 desa/kelurahan. Minimal 1 baliho per desa/kelurahan. Dan kirim laporannya di group ini. Trims.

(Sticker bergambar Jokowi angkat jempol kiri dan kanan, SEMANGAT)

AKBP ERWIN ARDIANSYAH:

(Membalas Kp Yusuf Tauziri) yang berisi penggalan tulisan “Para Kapolsek dan kasat Binmas agar arahkan para bhabinkamtibmas nya agar me…” Agar diatensi semua jajaran.

Para kapolsek agar 87 semua bhabinkamtibmas utk 01. Segera kumpulkan

Kp Yusuf Tauziri:

(Membalas AKBP ERWIN ARDIANSYAH) berupa stiker Jokowi acungkan telunjuk, BEKERJA UNTUK RAKYAT adalah kampanye YANG BAIK Jokowi

Kp Yusuf Tauziri:

Siap Komandan

AKBP ERWIN ARDIANSYAH:

ditggu laporan giat dlm rangka pemenangan 01 baik dari diri sendiri maupun via jaringan kita.

Kp Yusuf Tauziri:

Siap Komandan

Ipda Rejoice:

Siap komandan.

+6281338630515 Didin:

(Membalas Kp Yusuf Tauziri) Siap komandan.

+6281338630515 Didin:

(Membalas AKBP ERWIN ARDIANSYAH) Siap komandan.

+6281338630515 Didin:

Ijin melaporkan pada hari senin tgl 25 Maret 2019 pkl. 19.30 wita warga lingk. Bonto RT 14 Kel. Kolo yg dipelopori oleh sdr. H. ISMAIL H. YASIN selaku ketua RT 14 mendeklarasikan kemenangan Pasangan Capres JOKOWI - AMIN No. 1.

+6281338630515 Didin:

(Foto posko Jokowi - Maruf Amin)

Respon Polri

Saat berita ini dilansir, Tribun-Timur.com masih berusaha mendapatkan konfirmasi dari Divisi Humas Polri.

Saat screenshot ini beredar, admin akun media sosial Divisi Humas Polri pada Instagram dan

Twitter langsung mem-posting ajakan untuk menggunakan media sosial secara bijak, tak menyebar hoax dan menyampaikan ujaran kebencian.

TNI Polri Tegaskan Netral

Sebelumnya, diktip dari laman Kompas.com, Polri dan TNI menegaskan sikap netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

“Kita sudah melakukan langkah untuk menjamin netralitas. Saya dengan Bapak Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto) safari di semua wilayah menekankan ini (netralitas),” ujar Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

Tito Karnavian mengaku, dirinya dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah memberikan arahan kepada jajaran di bawahnya untuk tetap menjaga netralitas dalam Pemilu Serentak 2019.

“Memberikan warning, menyebarkan surat-surat edaran. Bapak Panglima juga mengeluarkan banyak sekali surat edaran, surat edaran (yang isinya) sampai detail,” kata Tito Karnavian.

Menurut Tito Karnavian, ada surat yang melarang aparat untuk swafoto.

"Hanya amankan pemilu," kata dia. 

Tito Karnavian mengungkapkan, pihaknya pun telah menyiapkan sanksi bagi jajaran kepolisian yang terbukti tidak netral.

“Dan kalau ada akan diberikan sanksi-sanksi sudah ada mulai sanksi teguran sampai sanksi berat pemecatan internal,” tutur Tito Karnavian.

Hal yang sama disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Ia menekankan kepada jajaran TNI yang ada di lapangan untuk menjaga sikap netralitas dalam Pemilu 2019.

“TNI-Polri sama, satu komando ke bawah, namanya perintah kalau sudah perintah ada konsekuensi disitu. Sehingga kita tekankan apabila melanggar tindakan sanksi diberikan,” ujar Hadi Tjahjanto.

Selain itu, Hadi Tjahjanto meminta kepada masyarakat untuk mengawasi kinerja jajarannya menghindari keberpihakan dalam Pemilu 2019.

“Kita minta pengawasan kepada prajurit TNI bila ditemukan indikasi melanggar netralitas silakan lapor kepada humas atau Puspen (Pusat Penerangan) TNI pasti akan kita tanggapi dan kita tindak itu,” ujar Hadi Tjahjanto.(tribun-timur.com/kompas.com)