Seleksi 126 Calon P3K, Pemkab Maros Libatkan TNI dan Polisi

TRIBUN MAROS.COM, TURIKALE - Sebanyak 126 peserta calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K 2019, telah mengikuti Ujian Berbasis Komputer (UNBK) di SMKN 1 Maros, Minggu (24/2/2019).

Peserta diseleksi dua sesi, oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Maros.

Kepala BKPPD Maros, Agustam, mengatakan, dari 126 peserta, 96 orang diantaranya guru, tujuh orang tenaga kesehatan dan 23 penyuluh pertanian.

Baca: Sosialisasi di Maros, Rahmat Muhayang Gelar Tanya Jawab soal Hukum

"126 peserta calon P3K sudah diseleksi. Mereka kita bagi terbagi menjadi dua sesi. Untuk sesi pertama 65 peserta. Kedua 61 peserta," kata Agustam.

Seleksi dilakukan secara ketat. Panitia menggunakan empat ruangan setiap sesi. BKPPD melibatkan Kodim 1422, Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Inspektorat Maros, untuk mengawasi.

Seleksi akhir tersebut meliputi kemampuan teknis, kemampuan manajerial, sosiokultural serta wawancara.

"Selama proses seleksi berlangsung, kami tidak menemukan masalah. Kami hanya khawatir soal jaringan. Tapi selama ujian berlangsung, jaringan internet bagus," katanya.

Perekrutan P3K di Maros sempat menuai masalah. Pasalnya, sejumlah honorer menulai Pemkab Maros tidak transparan saat membua pendaftaran.

Sejumlah tenaga honorer eks kategori dua (K2), datangi kantor DPRD Maros di jalan Lanto Dg Passewang, Kecamatan Turikale.

Mereka datang menemui anggota dewan, untuk protes perekrutan P3K.

Bahkan beberapa honorer yang sudah ibu-ibu, tak tahan menahan air matanya. Mereka menyesali lantaran tidak mendaftar P3K.

Seorang honorer eks K2, Fitri mengatakan, pihaknya kecewa dengan perekrutan P3K tersebut. BKPPDMaros, merekrut dengan cara tidak transparan.

Poses pendaftaran dibuka sejak 12 Februari dan berakhir pada 17 Februari lalu. Sementara, BKPPD tidak pernah melakukan pengumuman.

Informasi perekrutan baru diketahui honorer, setelah pendaftaran berakhir. Honorer ingin mendaftar, namun sudah ditolak.

"Informasi melalui yang dibuat oleh BKPPD melalui Telegram, tidak ada informasi yang akurat. Bahkan sampai tanggal 18 Februari belum ada kejelasan pendaftaran," katanya.