Caleg DPRD Bagi-bagi Kartu Nama Bebas Tilang, 'Petta Haji Masih Punya Pengaruh', Lihat Pangkatnya
Caleg DPRD Sulsel, AKBP (Purn) Andi Sudarman bagi-bagi kartu nama bebas tilang. Beredar melaui aplikasi
"Kita memang punya komitmen bahwa seperti kata Petta Haji tadi 'Walaupun saya pensiun, tapi saya masih punya pengaruh'. Ini di bawah yang masih menjabat masih junior-junior saya. Seperti itu hierarkinya kalau di kepolisian," ujar lagi si juru kampanye.
AKBP (Purn) Andi Sudarman adalahh mantan Kasat Patroli Jaya Raya ( PJR) pada Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel dan mantan Kasubdit Provos Bid Propam Polda Sulsel.
Andai kartu nama itu tak terbukti sakti saat sweeping, juru kampanye meminta si pemegang kartu nama kelak tak usah mencoblos nama AKBP (Purn) Andi Sudarman di bilik suara.
"(Ini) Bukan kartu nama bohongan. Mungkin anggapan kita kalau banyak kartu nama caleg bertebaran, tapi beda dengan kartu nama ini. Coba buktikan kalau sweeping, perlihatkan kartu nama caleg lain. Kalau anda tidak ditilang, tidak usah pilih Petta Suda (Andi Sudarman)," tutur si juru kampanye bernada sesumbar.
Lebih lanjut, dia menyakinkan lagi calon pemilih, Kartu nama saja berguna, apalagi orangnya."
Selengkapnya, tonton videonya di bawah ini.
Terkait dengan beredarnya video ini disertai adanya jualan kartu nama sakti, hingga berita ini ditayangkan, Tribun-Timur.com masih berusaha mendapatkan konfirmasi langsung dari AKBP (Purn) Andi Sudarman, pihak Bawaslu, dan PKS.
PKS Janjikan SIM Seumur Hidup dan Hapus Pajak Motor
PKS janjikan pemberlakuan SIM seumur hidup dan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) penghapusan pajak sepeda motor jika menang dalam pemilu 2019 mendatang.
Gagasan tersebut dinilai PKS dapat mengurangi beban hidup rakyat kecil yang memiliki sepeda motor sebagai moda utama dalam mencari nafkah.
"Kebijakan ini akan meringankan beban hidup rakyat. Data-data menunjukkan beban hidup rakyat semakin berat. Karena tarif dasar listrik naik, harga beras yang kualitas medium yang terus naik," kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS, Almuzzamil Yusuf di DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).
PKS menilai apabila pengguna motor mendapat insentif fiskal dengan penghapusam pajak tahunan maka masyarakat tidak repot mengurus surat-surat.
"Sehingga, lebih banyak waktu produktif yang dapat digunakan untuk bekerja," ujar Yusuf.
Terkait ada sejumlah kekhawatiran apabila pajak sepeda motor dihapuskan, akan mengganggu keuangan APBD Provinsi.
Baca: Benarkah Ahok akan Gantikan Maruf Amin Setelah Terpilih? Mahfud MD Uraikan Alasan Hukumnya
Baca: Perang Tagar Pendukung Jokowi dan Prabowo jelang Debat Pilpres 2019, Nomor 02 Unggul Sementara
Baca: 5 Kisi-kisi Debat Capres 2019 Dibuat Najwa Shihab untuk Jokowi & Prabowo Subianto, Live RCTI MNCTV
Baca: Caleg DPRD Bagi-bagi Kartu Nama Bebas Tilang, Petta Haji Masih Punya Pengaruh, Lihat Pangkatnya
Baca: Xiaomi Terbaru - Redmi Note 7 dan Mi 9, Sama Punya Kamera 48 MP Tapi Beda Harga, Lihat Hasil Foto
Hal tersebut langsung ditepis oleh PKS. Almuzzamil menegaskan pihaknya sudah memikirkan gagasan ini dengan matang dan tidak mengganggu keuangan APBD provinsi.
