Nurdin Abdullah-Menteri PPN Tandatangani MoU Pembangunan Rumah Rendah Karbon
"Bagaimana pun juga, pembangunan kita harus berwawasan lingkungan. Saya kira kita sudah punya pengalaman sekian puluh tahun," ujarnya.
Penulis: Saldy Irawan | Editor: Hasrul
lihat foto
Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy
TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai pembangunan rendah karbon di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (12/2/2019).
Nurdin Abdullah mengatakan, kedepannya Kementerian PPN RI bisa membangun kerjasama yang baik dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Baca: JPU Benarkan Hakim Pengadilan Bebaskan Bandar Narkoba Asal Pinrang
Baca: Ulfah Mawardi Silaturahmi di Acara Kerukunan Keluarga Wajo di Makassar
Selain genjot pembangunan rendah karbon, juga berharap kedepannya, pembangunan harus berpacu pada wawasan lingkungan untuk melindungi masyarakat Sulsel.
"Bagaimana pun juga, pembangunan kita harus berwawasan lingkungan. Saya kira kita sudah punya pengalaman sekian puluh tahun," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Sulsel memiliki hutan tropis yang sangat banyak. Hanya saja, terjadi kerusakan lingkungan yang sudah sangat besar sehingga dana pemerintah yang ada tidak cukup untuk memperbaiki sekaligus.
Baca: Foto Ini Buat Instagram Ancam Nonaktifkan Akun Umi Pipik, Karena Habib Rizieq?
Baca: Isu Aliran Dana Dinkes ke Oknum Anggota DPRD Parepare, Ini Kata Eks Kadis Kesehatan
"Tentu kita berharap secara konsisten, dengan komitmen yang tinggi kita laksanakan bersama. Insyaallah akan diikuti oleh kabupaten kota yang lain," tuturnya.
Terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro, mengaku, Sulsel adalah daerah yang sangat luar biasa, karena menjadi daerah pertama yang menyepakati pembangunan rendah karbon tersebut.
"Provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi pertama yang menandatangani dan berarti komitmen yang luar biasa untuk melakukan pembangunan rendah karbon. Mungkin tanda tanya besar kenapa kita harus mendorong pembangunan rendah karbon," ungkapnya.
Menurutnya, program pembangunan rendah karbon tersebut adalah salah satu program Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Jusuf Kalla selama lima tahun.(*)
