Tiga Pimpinan DPRD Enrekang Buat Bimtek Fiktif Selama 2 Tahun

Keempat terdakwa adalah Mantan Ketua DPRD Enrekang Banteng Kadang, Wakil Ketua 1 DPRD Arfan Renggong, Wakil Ketua II Mustiar Rahim

Tiga Pimpinan DPRD Enrekang Buat Bimtek Fiktif Selama 2 Tahun
Hasan B/Tribun
Empat terdakwa dugaan korupsi dana bimbingan teknis (Bimtek) DPRD Kabupaten Enrekang hanya tertunduk lesu saat mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Makassar, Kamis (31/01/2019). 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Empat terdakwa dugaan korupsi dana bimbingan teknis atau Bimtek DPRD  Enrekang hanya tertunduk lesu saat mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Makassar, Kamis (31/01/2019).

Keempat terdakwa adalah Mantan Ketua DPRD Enrekang Banteng Kadang, Wakil Ketua 1 DPRD Arfan Renggong, Wakil Ketua II Mustiar Rahim. Serta Sekretaris Dewan (Sekwan), Sangkala Tahir.

Dakwaan tersebut dibacakan langsung Jaksa Penuntut Umum (JPu) Abdullah. Di hadapan Majelii
Agus Rusianto menyebutkan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) tahun anggaran 2015-2016 yang dilakukan terdakwa sebagian fiktif.

Baca: Daftar Mantan Koruptor Jadi Caleg di Pemilu 2019, Ada Eks Gubernur, Perhatikan Partainya

Baca: 27 Pejabat Palopo Akan Ikuti Job Fit

Baca: OASE Kabinet Kerja: Gerakan Gemar Tanam dan Konsumsi Buah-Sayuran Lokal Tingkatkan Kesejahteraan

Pasalnya, kegiatan bimtek di tujuh kota di Indonesia tak memenuhi syarat yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Selain itu, jenis kegiatan bimtek yang dijalankan para terdakwa juga dinyatakan tak ada rekomendasi dari Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. Sehingga kegiatannya tak memenuhi syarat dan tak memiliki legalitas.

"Jadi mereka tidak mengikuti aturan dan surat edaran Pemendagri. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak sah," kata JPU Mudatsir kepada wartawan.

Para tersangka diduga melanggar Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang pedoman orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel ditemukan adanya kerugian negara dalam kegiatan bimtek senilai Rp 855.095.650 dari total anggaran kegiatan yang digunakan sebesar Rp 3,6 miliar.

JPU Mudatsir menambahkan kegiatan Bimtek yang dilaksanakan anggota DPRD selama dua tahun. Tahun 2015 ada 24 kegiatan dan semuanya fiktif. Kemudian 2016 ada 22 kegiatan dan fiktif 13. Total Bimtek fiktif dilaksakanan 37 paket kegiatan.

"Jadi total kerugianya ada sekitar Rp 3 m miliar. Tapi sudah dilakukan pengembalian pengembalian," kata JPU Mudatsir .

Ada 46 kegiatan Bimtek di tujuh kota di Indonesia dengan menggunakan biaya negara. Diantaranya, Makassar, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bali dan lombok. (San)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Nurul Adha Islamiah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved