Travel Umrah di Makassar Nilai Rekam Biometrik Beratkan Jamaah

Nurhayat menilai harusnya sarana dan prasarana dulu yang dilengkapi agar calon jamaah umrah tidak terbebani biaya besar.

Travel Umrah di Makassar Nilai Rekam Biometrik Beratkan Jamaah
abdiwan/tribuntimur.com
Sejumlah alat biometrik milik rekanan Imigrasi Arab Saudi tidak bisa digunakan di Asrama Haji Sudiang. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setiap calon jamaah umrah yang ingin berangkat ke Tanah Suci diwajibkan melakukan perekaman sidik jari dan wajah atau biometrik sebagai syarat mendapatkan visa.

Kebijakan yang efektif berlaku per 17 Desember ini mendapat tanggapan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Ketua Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Sulampua, HM Azhar Gazali, Selasa (18/12/2018) mengatakan kebijakan tersebut tidak bisa ditolak dan harus dijalankan dengan penuh keterbatasan.

"Persoalan biometrik seperti buah simalakama. Tidak bisa kita tolak keberadaanya akan tetapi yang kita tidak terima adalah fasilitas dan infrastruktur mereka yang terbatas," katanya.

Baca: Ketua Amphuri Sulampua HM Azhar Gazali: Biometrik Seperti Buah Simalakama

Baca: Ketua Amphuri Sulampua Azhar Gazali Nilai Perekaman Biometrik Masih Minim Fasilitas

Direktur Al Jasiyah, Nurhayat menilai harusnya sarana dan prasarana dulu yang dilengkapi agar calon jamaah umrah tidak terbebani biaya besar.

Selain itu, kebijakan tersebut terbilang dipaksakan dan kurang sosialisasi padahal jamaah sudah daftar di travel untuk keberangkatan hingga Januari tahun depan.

"Idealnya tiga bulan ke depanlah baru layak dijalankan. Sosialisasilah dulu agar calon jamaah umrah dan travel bisa prepare dan VFS selaku pelaksana perekaman juga bisa menyiapkan kantor yang lebih banyak lagi," tuturnya.

Ia berharap kantor VFS Tasheel ada di setiap kabupaten kota melihat masa berlaku hanya enam bulan, sementara saat ini kantor VFS Tasheel hanya ada satu di setiap ibu kota provinsi.

"Jadi setiap calon jamaah cukup ke ibu kota kabupaten saja jarak tempuh hanya satu jam saja. Kalau hanya di ibu kota provinsi bisa seharian, 10-12 jam perjalanan. Apalagi kita di Sulsel," tuturnya.

Baca: 5 Alasan Kebijakan Biometrik Ditolak Travel Umrah dan Jamaah Indonesia

Baca: Amphuri Tolak Kebijakan Biometrik untuk Pengurusan Visa Calon Jamaah Umrah

Sekretaris Jenderal DPP Amphuri, Firman M Nur justru melihat syarat biometerik bisa menghambat calon jamaah umrah dan permintaan dari jamaah bisa turun hingga 5 persen.

"Aturan tersebut mengharuskan kehadiran para calon jamaah umrah. Persoalannya, sekitar 50 persen dari calon jamaah adalah yang berusia lanjut. Butuh upaya keras bagi mereka melakukan biometrik ini," ungkapnya.

Padahal, pertumbuhan jamaah umrah di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang positif. Rata-rata bisa mencapai 10-15% per tahunnya. Apalagi, kuota haji yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi terhadap Indonesia masih belum bertambah.

Ia pun memprediksi jumlah jamaah umrah Indonesia tahun depan paling bagus sama dengan tahun ini dikisaran satu juta jamaah saja menyusul kebijakan ini.(*)

Penulis: Hasrul
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved