Kemendikbud RI Percepat Penerimaan Siswa Baru untuk SMA/SMK di Sulsel! Kapan Dimulai

Laporan Wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelan tapi pasti, Pemerintah Pusat melakukan perombakan sistem penerimaan siswa baru (PSB) tahun ajaran 2019.

Informasi yang diterima Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, bahwa tahun 2019 tidak ada lagi sistem pendaftaran dalam penerimaan siswa baru.

"Jika tahun-tahun sebelumnya para pelajar harus mendaftar lewat online atau manual, tahun depan itu tidak ada lagi. Ini aturan baru yang sementara digogok oleh Kemendikbud RI di Jakarta," ujar None sapaan Kadisdik Sulsel, Selasa (11/12).

Baca: Pelaku Tabrak Lari di Makale Tertangkap Setelah Membawa Korban ke RSUD Lakipadada

Baca: VIDEO: Begini Kondisi Bocah Penyandang Disabilitas Usai Dianiaya Tantenya di Bone

None mengatakan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2019 akan berubah total dari sebelum-sebelumnya.

Ia menjelaskan para pelajar lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ingin lanjut ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) itu diputuskan oleh tim, atau disebut panitia penerimaan siswa baru.

"Dulu itu, pelajar yang tentukan dirinya dimana mereka mau sekolah. Sekarang tim atau panitia penerimaan yang tentukan mereka dimana pelajar itu akan sekolah," katanya.

Panitia penerimaan siswa baru ini, gabungan dari tiga unsur, diantaranya pihak Dinas Pendidikan Sulsel, Cabang Dinas, dan Pihak Sekolah.

Meski kata None, Juknis atau Permendikbud belum dikeluarkan oleh Menteri, sistem penerimaan ini tetap digelar secara penerimaan sistem penetapan.

Rapat Nasional

Pihaknya sendiri telah mengikuti rapat nasional terkait penerimaan siswa baru tahun 2019.

Permendikbud sendiri kata None, hanya sekedar legalitas, namun sistem telah terbentuk sejak pertengahan tahun 2018 ini.

Selain itu, keyakinan None jika sistem penerimaan lewat pendaftaran siswa baru ditiadakan, itu atas surat edaran mengenai pembentukan panitia penerimaan di daerah.

Baca: TRIBUNWIKI: Harbolnas, Promo 1212 di Lazada, Shopee, Jd.ID, dan Blibli.com

Baca: Besok Puncak Harbolnas 12.12, ini Tawaran Diskon dari Lazada, Bukalapak, Shopee, Blibli dan Lainnya

Rencananya, tim ini kata None akan mulai melakukan pendataan pada awal Januari. Pendataan ini sekaligus penetapan, dimana siswa yang duduk di kelas III SMP ini masuk di sekolah SMA, SMK, dan SLB.

"Jadi Januari mendatang, itu sudah seperti mi pendaftaran, tim ini langsung menawarkan ke pelajar apakah mau sekolah di sekolah yang telah ditetapkan panitia," kata None.

Lantas bagaimana cara tim ini menetapkan pelajar itu sekolah dimana?

Adapun indikator tim ini menetapkan bahwa pelajar ini bisa sekolah di SMA atau SMK dan SLB yang ditetapkan, itu berdasar dari domisili atau seleksi lewat zonasi.

Pelajar yang lebih dekat dari sekolah, maka itu yang berhak mendapatkan kursi di sekolah terdekat dari sekolahnya.

"Ya kalau rumahnya bersebelahan dengan sekolah sudah pastimi di seolah itu diterima," tambahnya.

Tak Ada Alasan

Dari data Dinas Pendidikan, pelajar SMP yang ada di Sulawesi Selatan sebanyak 175 ribu pelajar baik sekolah negeri atau swasta.

Sedangkan kuota yang disiapkan untuk siswa baru di SMA, SMK, dan SLB itu sebanyak 180 ribu.

Artinya kata None, tidak ada lagi alasan lulusan SMP tidak sekolah, hanya karena alasan jauh.

Baca: 10 Peserta Dinyatakan Lulus Seleksi Berkas Lelang Jabatan Sekda, Ini Namanya

Baca: TRIBUNWIKI: YouTube Rewind 2018 - Dua YouTuber Indonesia Ikut Terpilih Rewind Global, Ini Mereka

Selain itu, ia menegaskan swasta pun sistem pendidikannya sama dengan negeri, sehingga diharapkan para lulusan SMP juga tidak memilih - milih sekolah.

Saat ini juga tidak ada lagi sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah unggulan atau favorit. Di dunia pendidikan, menurut Kadis Pendidikan semua sama.

Saat ini, Sulsel memiliki 1.180 total sekolah jenjang SMA,SMK dan SLB. Sekolah tingkat menengah atas ini dibawah kendali dari Dinas Pendidikan provinsi, sedangkan SMP dan SD dibawah kendali Pemerintah Kabupaten dan kota.

Untuk ruang belajar yang tersedia itu sebanyak 5200 kelas, dengan kapasitas 25-30 siswa per kelas.

Ditambahkan None, jika merujuk dari Permendikbud tahun ajaran 2018, kuota zonasi itu 70 persen, jalur prestasi 5 persen, afirmasi (disabilitas dan tidak mampu) 20 persen.

Minim Anggaran

Sistem baru ini di apresiasi oleh Kadis Pendidikan Sulsel, pasalnya dengan tidak adanya pendaftar artinya tidak lagi melibatkan banyak pihak.

Selain itu, ini juga mengurangi pengeluaran anggaran untuk honor panitia.

"Ini bagus supaya tidak banyak pemakaian anggaran," kata mantan Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sulsel ini. (*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami: