Ini Pertanda Apa? Wagub Sulsel Tak Tahu Proses Lelang Sekda Libatkan Akademisi

“Ini paripurna penyampaian pengantar nota keuangan untuk APBD 2019, seharusnya gubernur atau wakil gubernur yang hadir,” tegas Ulla, sapaan Ketua Partai Demokrat Sulsel asal Pangkep tersebut.

Pekan lalu, NA diagendakan mengikuti Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan untuk APBD 2019 di Kantor DPRD Sulsel. Namun, paripurna ini juga dibatalkan karena ketidakhadiran gubernur dan wagub.

Lelang Sekprov

Wagub mengaku lebih memilih berdiskusi dengan wartawan ketimbang menghadiri acara seremonial di DPRD. Dalam bincang “usai salat berjamaah” kemarin, wagug mengungkap harapan mengenai lelang sekprov.

“Saya belum tahu kalau ternyata sudah ada surat balasan dari kemendagri itu. Kabarnya sudah ada yah. Tapi saya belum lihat. BKD atau Pj Sekda juga belum infokan ke saya," jelas Sudirman.

Saat ditanya apakah dirinya dilibatkan dalam lelang sekprov itu, Sudirman menjawab dengan nada suara agak meninggi. "Saya fokus ke pekerjaan saja, yang penting mereka bisa bekerja," katanya geleng kepala sambil menunduk.

Menurutnya, sekprov seharusnya digelar terbuka, semua pihak bisa mendaftar.

Sudirman juga mengungkapkan tidak mempersoalkan jika dirinya tidak dilibatkan.

"Saya yang penting bisa bekerja. Kalau dia (panitia) kirimkan ka orang (Sekda) yang tidak bisa kerja, berarti tidak bagus panitianya.Intinya kirim kan saya yang bagus kinerjanya," kata alumnus Fakultas Teknik Unhas itu.

Kordinator TP2D Sulsel Prof Dr Yusran Yusuf mengatakan, salah seorang anggota TP2D, Prof Dr Syamsu Alam, menjadi panitia lelang sekprov.

"Dari TP2D hanya Prof Syamsu Alam," ujar Prof Yusran, kemarin.

Selain Prof Syamsu, juga masuk panitia dari unsur akademisi ekonom Unhas Prof Dr Gagaring Pagalung.
Lelang Sekprov Sulsel awalnya disampaikan Dirjen Otoda Kemendagri RI Soni Sumarsono ke Tribun di Jl Lembeh, Makassar, Minggu (18/11/2018).

Soni mengatakan, surat persetujuan kemendagri untuk lelang itu dikeluarkan surat per 8 Oktober 2018.
"Ini salah satu kebijakan atau proses administrasi. Pelaksanaan terserah mereka, tidak masalah kok yang jelas sudah mengantongi izin," ujar Soni, mantan Pj Gubernur Sulsel.

Menurut Soni, salah satu syarat pelaksanaan lelang adalah terbentuknya panita seleksi yang berasal dari eselon 1 Kemendagri RI, pejabat teras Pemprov Sulsel, akademisi, dan lembaga independen.

Untuk perwakilan kemendagri, ditunjuk Staf Ahli Bagian Keuangan Mendagri RI, Hamdani.(Tim TribunTimur)