Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

6 Pengakuan Setya Novanto di Sidang Korupsi KTP Elektronik, 2 Menteri 1 Gubernur Tersudut

Tiap kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat selalu jadi topik pemberitaan.

Editor: Mansur AM
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Setya Novanto tertawa di Sidang Tipikor (8/2/2018) lalu 

 "Saya demi Tuhan, (tidak pernah terima jam) di tahun 2012. Gak pernah," kata dia.

Bahkan, ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencecar soal pengakuan Marliem ke Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) terkait jam tersebut, Novanto tetap membantahnya.

Kepada FBI, Marliem mengaku memberikan suap ke Novanto pada tahun 2012 lalu. Sementara, dalam aturan hukum di Amerika Serikat, tidak boleh ada aliran dana suap atau gratifikasi ke pejabat negara asing,

"Jadi, Marliem sengaja menyimpan jam tangan itu selama empat tahun lalu baru dikasih ke Anda di tahun 2016?," tanya JPU.

"Saya gak tahu, Pak Basyir. Tapi sumpah demi Allah, masa saya berbohong. Saya baru terima jam itu di tahun 2016," katanya. 

Ia juga membantah pernah membawa arloji itu ke sebuah toko tersebut untuk mengganti warna talinya dari emas ke hitam. 

"Itu tidak benar, Pak," katanya lagi. 

2. Akui ada pertemuan dengan Ganjar Pranowo di Bandara Ngurah Rai

Novanto akhirnya mengakui bahwa ia memang pernah bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Bandara Ngurah Rai, Bali sekitar tahun 2010-2011.

Novanto juga mengakui sempat menitipkan pesan kepada Ganjar agar jangan terlalu galak dalam pembahasan proyek KTP Elektronik ketika dilakukan rapat di DPR. 

"Itu kemarin saya di sidang, katanya terima uang. Kata dia, itu urusannya sama Chairuman dan saya mengatakan itu ke dia, menyampaikan jangan galak-galak," tutur dia.

Kesaksian Novanto ini dibantah oleh Ganjar Pranowo.

3. Akui campur tangannya dalam proyek KTP Elektronik terlalu berlebihan

Novanto mengakui sebagai Ketua Fraksi Golkar, apa yang ia lakukan di proyek KTP Elektronik terlalu berlebihan.

Beberapa hal yang ia akui dilakukan dan di luar kewenangannya yakni mengundang para pemilik perusahaan yang menang dalam tender proyek KTP Elektronik untuk sarapan di kediamannya, menyarankan perusahaan pembuat kartu yang dapat memproduksi dengan lebih murah, hingga bertemu dengan pihak Kemendagri. 

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved