Ketua RT Ini Nilai Danny Pomanto Plin Plan. Larang RT/RW Berpolitik Kini Pakai RT/RW di Pilwali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua RT 06-RW 07 Tamamaung, Junaedi Hasyim, menyebut Wali Kota Makassar adalah pemimpin yang tidak konsisten dalam menerapkan kebijakannya.

Junaedi protes dengan maneuver politik Danny Pomanto memanfaatkan RT/RW untuk menggalang dukungan maju Pemilihan Wali Kota Makassar 2018 lewat jalur independen.

Baca: Rina Nose Lepas Jilbab, Irfan Hakim dan Ramzi Malah Kena Batunya. Ada Malah Sampai Nangis!

Baca: Terungkap! Sering Ke Luar Negeri, Alasan Rina Nose Lepas Jilbab Ternyata Menyeramkan

Baca: Beredar Foto Umi Pipik Peluk Vokalis Band. Sudah Nikah Siri? Ternyata Ini Kejadian Sebenarnya

“Padahal wali kota sendiri yang dulu membuat aturan ketua RT/RW tidak boleh berpolitik. Kini justeru RT/RW dipakai sebagai mesin politik menghadapi pilwali,” kata Junaedi via keterangan tertulis kepada tribun-timur.com.

Junaedi yang akrab di sapa RT Mudayya salah satu ketua RT di kecamatan Panakkukang sangat menyesalkan beredarnya format dukungan untuk pasangan Danny Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti dengan memanfaatkan RT/RW.

“Masyarakat dan terutama pengurus partai politik tentu masih ingat. Pengurus parpol harus mundur dulu jika ingin maju pemilihan RT/RW. Kini malah ditarik-tarik berpolitik. Kan lucu,” tambahnya.

Ia mengatakan cara ini sangatlah tidak etis karena memanfaatkan para ketua RT/RW untuk mengumpulkan KTP dan mengisi format dukungan yang diketahui untuk jalur independen

Menurut Keppres No.49 Tahun 2001 sudah jelaskan bahwa RT/RW atau Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Kemasyarakatan tugas RT/RW ialah untuk melayani kepentingan warga dalam kaitannya membantu kepentingan pemerintahan setempat.
"Bukan mengurusi kegiatan politik apalagi dimanfaatkan untuk mengedarkan formulir dukungan,” tambah Junaedi.

Lebih jauh ia mengatakan bahwa pengurus RT/RW bukanlah organisasi politik. Juga sangat jelas, pengurus RT/RW adalah melayani kepentingan warga, bukan mengurusi kepentingan politik kandidat di pilwali.

“Bagaimana jika ada warga tidak mau mengisi formulirnya? Apakah tetap mendapat pelayanan prima di tingkat RT/RW,” tambahnya.

Lanjut, tambah Junaedi bukan soal boleh atau tidak, akan Tetapi, cara-cara seperti itu tidaklah etis karena sama halnya “memperalat” RT/RW. Membebani dengan kepentingan politik.

"Sekali lagi saya mengatakan ketua RT/RW Bukan mesin politik yang bisa di manfaakan untuk kepentingan manuver politik" tegas ketua RT yang dikenal dengan istilah RT Mudayya ini.

Junaedi Hasyim akan mengadu ke DPRD Makassar mengenai maneuver wali kota yang ‘memperalat’ RT/RW ini. “Saya meyakini pengurus partai yang duduk di DPRD pasti marah karena RT/RW kini dipakai sebagai mesin politik,” tambahnya.

Hingga berita ini dimuat Minggu (12/11/2017) belum ada konfirmasi resmi dari Danny Pomanto mengenai tuduhan tidak konsisten ini.

Di sejumlah kesempatan sebelumnya, Danny membenarkan dirinya mengedarkan formulir dukungan untuk menguji loyalitas dan kerja timnya di lapangan.

Namun Danny tak menyebutkan jika permintaan dukungan itu diedarkan oleh RT/RW.

KPU Makassar membuka pendaftaran calon independen 22-26 November ini. Hingga saat ini, Danny Pomanto masih mengantongi surat tugas sejumlah partai. Belum ada rekomendasi DPP parpol yang dipegang sebagai syarat mendaftar di KPU.

Danny Pomanto Dapat Dukungan PKB Makassar

Terpisah, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Makassar, Aris Muhammadia, menyatakan partainya sudah mengusulkan ke DPW dan DPP PKB untuk mengusung petahana Danny Pomanto di Pilwali Makassar 2018.

Aris mengatakan putusan mengusung Danny adalah aspirasi pengurus dan kader PKB di ibu kota provinsi ini.

“Pengurus DPC menjaring aspirasi di wilayahnya masing-masing siapa calon terbaik untuk diusung. Hasilnya setelah melalui rapat, diputuskan Danny Pomanto kita usung,” kata Aris di Makassar, Minggu (12/11/2017).

Mantan Wakil Bupati Soppeng ini menilai Danny Pomanto berhasil membawa Makassar lebih bersih dibanding sebelumnya. “Kita lihat lorong-lorong sudah bersih. Di mana-mana armada pengangkut sampah standby.

Secara overall kinerja wali kota sekarang sudah baiklah,” kata Aris. Kendati demikian, bukan berarti Danny tak punya kekurangan.

“Tinggal bagaimana Pak Danny menjalin komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan di Makassar. Misalnya komunikasi baik kepada Pak Wapres Jusuf Kalla dan tokoh-tokoh lain,” ujarnya.

Kendati rapat DPC memutuskan mengusung Danny, Aris menyerahkan sepenuhnya kepada DPW dan DPP mengenai figur yang diusung.

“Aspirasi di DPC itu Pak Danny, selanjutnya tinggal DPW dan DPP mengambil sikap,” ujarnya.
PKB tak memiliki kursi di parlemen Makassar.

Namun Aris meyakini kedekatan partai ini dengan ormas Nahdlatul Ulama (NU) menjadi daya tarik bagi kandidat.

“Kita terus berbenah mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, dan kecamatan. Dengan basis yang sudah ada, kami yakin PKB Makassar akan memiliki fraksi di DPRD Makassar pada Pemilu 2019 nanti,” ujarnya.