SYL - Laode Arumahi Sepakati Anggaran Bawaslu Sulsel Rp 141,9 Miliar
Nilai NPHD ini sebesar Rp 141,9 Miliar. Anggaran ini jauh berkurang dari usulan awal Rp 400 Miliar.
Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Ardy Muchlis
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (4/9/2017).
Nilai NPHD ini sebesar Rp 141,9 Miliar. Anggaran ini jauh berkurang dari usulan awal Rp 400 Miliar.
Syahrul mengatakan pemerintah sudah memposkan anggaran untuk Bawaslu pada Pendaparan Asli Daerah (PAD).
"Anggaran dari PAD. Saya kira memang sudah dalam perencanaan, anggaran tak pernah cukup tapi kita harus maksimal anggaran ini," katanya.
Ia juga menganggap Bawaslu sukses mengawal proses demokrasi di Sulsel.
Terbukti karena ketegasan pengawasan, Pilkada serentak 2015 dan 2017 dapat merubah kondisi zona merah menjadi hijau.
Syahrul mengakui, Sulsel merupakan barometer proses demokrasi secara nasional, sebab daerah Ini memiliki sumber daya manusia yang berkualitas termasuk untuk rekrutmen kepemimpinan nasional.
"Itulah sebabnya, setiap kali peristiwa Pemilu dan Pilkada dinamikanya naik, namun dapat dikendalikan oleh instrumen pengawasan yang baik melalui Bawaslu dan jajarannya," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Sulsel HL. Arumahi melaporkan, 72 orang anggota Panwas Kabupaten/Kota telah dilantik Ahad 27 Agustus lalu dan sekarang sedang konsolidasi kelembagaan dan anggaran khususnya pada Pilkada 2018.
Hadir dalam acara ini pimpinan Bawaslu Sulsel Azry Yusuf, Fatmawati Rahim dan para Kasubag dalam lingkungan Bawaslu Sulsel.
Sedangkan Pejabat Pemprov antara Sekda Abdul Latif, Karo Keuangan Arwin Aswis dan Staf Ahli Kantor Gubernur Salim Abdurrahman. (*)
