Warga Desa Rante Balla Blokade Jalan Menuju Gudang PT Masmindo, Ini Tuntutannya
Pertemuan dihadiri oleh Wakil Bupati Luwu Amru Saher, Plh Kapolres Luwu AKBP Dudung Adijono, Wakapolres Luwu Kompol Abraham Talele
Penulis: Desy Arsyad | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUNLUWU.COM, BELOPA - Kisruh PT Masmindo Dwe Area (MDA) dan warga Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Luwu, dimediasi oleh Polres Luwu dan pemerintah kabupaten.
Kisruh terkait aksi penutupan jalan msuk ke PT MDA oleh warga.
Pertemuan dihadiri oleh Wakil Bupati Luwu Amru Saher, Plh Kapolres Luwu AKBP Dudung Adijono, Wakapolres Luwu Kompol Abraham Talele, unsur pimpinan PT MDA, unsur SKPD lingkup Pemkab Luwu, pemerintah Desa Rante Balla, Camat Latimojong, serta warga, di aula PDDO Polres Luwu, Jl Merdeka Selatan, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Luwu, Sabtu (21/8/2107).
Warga memblokade jalan menuju camp dan gudang milik PT MDA pada Jumat (18/8/2017).
Salah satu warga Latimojong, Suparman Polobuntu, menuntut PT MDA karena lokasi yang diduduki oleh pihak tambang adalah hak miliknya.
Yakni jalan yang dilalui, namun pihak perusahaan mengabaikan hal tersebut dan tanpa ada komunikasi kepada warga.
"Untuk bukti kepemilikan tanah kami lengkap, semua bukti- buktinya ada, saya sudah serahkan ke pihak kepolisian," ujar Suparman.
Suparman memblokade jalan semata-mata untuk menuntut hak mereka, dimana awal PT MDA masuk sudah melakukan perjanjian kepada pemilik lahan.
"Sejak tahun 1989 pihak perusahaan ada kesepakatan dengan keluarga kami. Apabila melakukan aktivitas di atas lahan kami harus melakukan komunikasi, dan itu tidak dilakukan," jelasnya.
"Kami merasa dilecehkan oleh pihak perusahaan, dengan mengabaikan perjanjian tersebut," tegasnya.
Bahkan warga sudah ingin mencari jalan dengan membuka blokade pada Minggu (20/8/2018), namun pihak perusahaan enggan bertemu.
Dia juga menuding PT MDA ingin mengadu domba rumpun keluarga di Latimojong, dengan mencari keluarga yang pro ke pihak perusahaan untuk melawan.
"Saya bilang ke perusahaan, tolong jangan jalan dalam keluarga ditunggangi politik. Saya tidak mau ada kebijakan - kebijakan politik, masalah internal pihak perusahan dikaitkan dengan keluarga," tutupnya.
