Penyandang Disabilitas Pinrang Protes Pemkab, Ini Masalahnya
Seyogyanya, katanya, pemerintah harus memposisikan penyandang disabilitas setara dengan warga pada umumnya.
Penulis: Hery Syahrullah | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUNPINRANG.COM, WATANG SAWITTO - Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Pinrang mengeluhkan kinerja pemerintah kabupaten (pemkab).
Pasalnya, selama ini pihaknya kurang mendapat perhatian.
Bahkan, hampir tak pernah dilibatkan dalam mengawal dan menyukseskan kebijakan pemerintah. Terkhusus dalam hal politik.
"Beberapa tahun terakhir ini, akses informasi tentang kebijakan pemerintah itu sangat minim. Termasuk dalam hal informasi politik," tutur salah seorang pengurus PPDI Pinrang, Aidil Mustain dalam acara diskusi Pendidikan Pemilih di Kantor KPU Pinrang, Jl Bintang, Kecamatan Watang Sawitto, Sabtu (19/8/2017).
Seyogyanya, katanya, pemerintah harus memposisikan penyandang disabilitas setara dengan warga pada umumnya.
"Harusnya begitu, karena kami bagian dari elemen Kabupaten Pinrang," ujar Aidil.
Selama ini, lanjutnya, pihaknya hanya intens memperoleh akses informasi perihal program Dinas Sosial.
"Untuk kegiatan-kegiatan dinas yang lain, kami hampir tak pernah memeperoleh informasi terkait itu. Padahal hak partisipasi kami tentu ada dalam berbagai ranah program pemerintah," pungkas Aidil.
Ketua KPU Pinrang Mansyur Hendrik mengatakan, pihaknya akan memberikan ruang yang sama bagi penyandang disabilitas maupun non disabilitas.
"Tak ada perbedaan di antara keduanya, semua punya hak yang sama dalam hal partisipasi politik," ucapnya.
