Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur, Ini Pendapat Alumni UIN Alauddin

Kedua, pemerintah harus menjamin bahwa proyek yang dibiayai oleh Dana Haji tidak akan gagal dalam investasinya.

Juga jika bekerjasama dengan pihak swasta, maka pemerintah harus menjaminnya dengan ‘asuransi’, sehingga jamaah haji yang digunakan dananya merasa aman dari potensi kegagalan.

Ketiga, peran Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penentu dalam pengelolaan dana haji.

Mengelola dana haji yang sangat besar memerlukan jumlah SDM yang cukup dan dengan kualitas yang mempuni, punya kompetensi dan integritas yang baik, inovatif, profesional, amanah, serta tahan godaan.

Dengan demikian, diharapkan dapat melakukan tata kelola secara baik dan benar, terhindar dari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta penyalahgunaan wewenang lainnya, serta dapat mengembangkan dana haji secara halal dan thoyib, sehingga memberikan nilai manfaat dan maslahah yang sebesar-besarnya.

Apalagi menurut politikus Fadli Zon, proyek infrastruktur sangat rentan dengan penyimpangan. Di tahun 2016 tercatat 63 kasus korupsi infrastruktur dari 211 kasus korupsi.

“Ini tanda bahwa korupsi di sektor infrastruktur masih sangat massif,” tutupnya.

Pada akhirnya, niat dan hal yang baik wajib kita dukung, apalagi dengan dallih kemaslahatan bersama.

Dahulu di Kabupaten Aceh, Presiden Soekarno berhasil membakar jiwa patriotisme rakyat Aceh. Wahasil mereka mengumpulkan uang hampir setara dengan 20 kg emas.

Lalu kemudian dibelikan “Pesawat Dakota RI-001 Seulawah (Gunung Emas)”. Pesawat ini sangat besar peranannya dalam kemerdekaan kita.

Mungkinkah ini juga bisa begitu? hanya waktu yang bisa menjawabnya. Semoga saja. Wallahu wallam bi sawwab. (*)

Catatan: Tulisan ini telah dimuat di halaman 29 Tribun Timur edisi cetak Senin 31 Juli 2017 dengan judul Menyoal Dana Haji