Kamis, Tiga Tersangka Koruptor UNM Jalani Persidangan

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar telah menerima berkas perkara tiga tersangka kasus dugaan korupsi laboratorium Fakultas Tehnik Universitas Negeri Makassar (UNM).

Berkas itu milik Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara, Edy Rachmad, leader manajemen konstruksi PT. Asta Kencana Arsimetama, Yauri Razak dan Dosen UNM sekaligus pejabat pembuat komitmen Prof. Dr. Mulyadi.

Pengadilan menjadwalkan ketiga tersangka untuk menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan pada Kamis (20/07/2017) mendatang.

"Dua minggu lalu kami terima berkas perkara dari Kejaksaan. Jadi sidang perdana para tersangka diagendakan Kamis 20 Juli," kata juru bicara Pengadilan Tipikor Makassar, Ansar Majid kepada Tribun, Selasa (18/07/2017).

Selain agenda persidangan, Pengadilan juga telah menunjuk beberapa majelis hakim yang bakal menangani perkara ini selama masa persidangan. "Ketua Majelis Hakimnya yang ditunjuk ada Bonar Harianja," sebutnya.

Penetapan tiga tersangka sesuai hasil penyelidikan penyidik Polda Sulsel. Penyidik menemukan proyek yang menghabiskan anggaran puluhan miliar itu tidak sesuai dengan spesifikasi.

Pembangunan proyek Lab tidak sesuai dengan perencanaan atau kontrak yang telah mereka sepakati antara PT Jasa Bhakti Nusantara dengan pihak UNM. Pembangunan yang seharunya menyelesaikan empat lantai di Blok, justru tidak selesai pada tahun anggaran akhir Desember 2015.

Sementara dalam perjanjian juga dijelaskan bahwa pengerjaan harus dimulai paling lambat sehari setelah SPMK diterbitkan. Apabilah PT tersebut tidak mampu menyelesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan denda.

Selain itu, pembayaran tidak sesuai dengan progres pekerjaan. Pembayaran prestasi kepada PT Jasa Bhakti selaku kontraktor diserahkan secara lunas atau secara 100 persen pada 21 Desember 2015, meskipun pembangunan belum selesai.

Padahal dalam perjanjianya telah mereka sepakati, pembayaran pertama dan kedua bisa dilakukan pihak pertama ke pihak kedua sebesar 25 persen atau Rp 8,738 miliar ketika bobot pekerjaaan mencapai 30 persen.

Sementara pembayaran ketiga atau terakhir bisa dilakukan sebesar 45 persen atau Rp 15,729 miliar ketika bobot mencapai 100 persen. Sedangkan sisa pembayaran 5 persen atau Rp 1,747 miliar merupakan retensi akan dibayarkan setelah pihak kedua menyerahkan berita acara serah terima kedua.

Ironisnya lagi, pembayaran diluar dari kontrak kerja disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, ML. Tidak hanya PPK, juga disetujui pejabat tinggi UNM pasa saat itu, bahwa pembangunan laboratorium terpadu telah selesai. (*)