Bupati Gowa Konsultasi Terkait SAKIP ke Menteri PAN-RB
Pemkab Gowa telah memiliki tim internal untuk mendampingi OPD sebagai upaya mengawal kinerja pemerintahannya.
Penulis: Waode Nurmin | Editor: Suryana Anas

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin
TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA- Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atau yang sekarang dikenal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) rata-rata pemerintah kab/kota seluruh Indonesia tahun 2016 hanya 49,87.
Di mana 425 pemerintah daerah atau 83 persen kab/kota kinerjanya masuk kategori nilai C.
Termasuk Kabupaten Gowa yang mendapat predikat CC.
Baca: DPRD Sulsel Tinjau Lokasi Halte BRT yang Hambat Pelebaran Jalan di Gowa
Kondisi ini menjadi perhatian besar bagi Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan sehingga langsung menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( PAN RB), Asman Abnur, di kantor Kementerian PAN-RB, Rabu (31/5) kemarin.
Kunjungan Adnan pun untuk meminta asistensi terkait sistem Akuntabiltas Kinerja Pemerintah (SAKIP).
"Target Pemkab Gowa adalah meningkatkan capaian laporan kinerja pemerintah daerah yang masih rendah. Visi Pemkab Gowa mewujudkan masyarakat yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu indikator terwujudnya visi melalui evaluasi kinerja pemerintah," jelas Adnan seperti rilis yang diterima Tribun Timur.
Adnan pun mengatakan saat ini Pemkab Gowa telah memiliki tim internal untuk mendampingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya mengawal kinerja pemerintahannya.
"Saat ini saya telah membentuk tim internal yang akan melakukan pendampingan ke semua OPD. Pak Sekda Gowa ditujuk sebagai ketua dengan pertimbangan Sekda sekaligus memiliki fungsi mengkoordinasikan kesemua OPD,".
"Bahkan saya menugaskan pimpinan OPD memiliki inovasi minimal satu per OPD,".
Adnan memberikan target ke tim internal untuk memberikan laporan tiap bulannya untuk memantau langsung progress yang terjadi di semua OPD.
Pemkab Gowa sendiri kembali menargetkan bisa mencapai keberhasilan menyandingkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan rapor kinerja pemerintahan.
Menteri PAN RB Asman Abnur sangat mendukung sekali upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki rapor kinerja daerah.
"Kementrian mengapresiasi pemerintah kabupaten kota yang berkeinginan memperbaiki kinerja pemerintahan," ujar Asman Abnur.