Raja-Raja se-Nusantara Ikut Diklat Pancasila di MK

Citizen Reporter, Andi M Nur Bau Massepe melaporkan dari Cisarua, Bogor

TRIBUN-TIMUR.COM -Raja-raja se-Nusantara mengikuti kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) bertempat di Pusdiklat Mahkamah Konstitusi RI, Cisarua, Bogor, Rabu (10/5/2017).

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat dalam sambutannya mengharapkan pihak kerajaan melalui FSKN dapat menjadi panutan terhadap peningkatan pemahaman . kesadaraan dan ketaat terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Hadir kurang lebih 75 perwakilan dari Keraton, Kesultanan, Kesepuhan seluruh nusantara yang sengaja diundang khusus yang nantinya akan bersama-sama merumuskan sebuah rekomendasi mengenai hak konstitusional keraton se-nusantara bagi pemerintah.

Baca: Raja-raja se Nusantara akan Kumpul di Makassar, Raja Gowa juga Ada

Sosialisasi ini dikemas dalam bentuk ceramah dan studi kasus menghadirkan sejumlah narasumber antara lain pakar hukum Mahfud MD, Yudi Latif, Susi Dwi Hariyanti, Hesti Armiwulan, dan mantan Sekjen MK Janedjri M Gaffar serta laksamana Yani Antariksa.

Selama empat hari ini para raja, pemangku adat, dan pengurus keraton/kerajaan ini akan memperoleh materi dan berdiskusi mencakup reaktualisasi implementasi Pancasila, konstitusi dan konstitusionalisme, penyelenggaraan negara menurut UU, hak konstitusional dan HAM, dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan.

Baca: SYL: Raja-Raja di Sulsel Nasionalismenya Tinggi

Berikut kerajaan, ataupun kesultanan yang hadir, meliputi Kerajaan-kerajaan Sumatera yaitu Kerajaan Karang, kedatuan lampung, kesultanan serdang, Kesultanan Jambi, Kesulatan Skala brak, Kesultanan Deli, dan Kerajaan Jambu Lipo. Kesultanan Palembang darussalam

Kerajaan yang berada di pulau Jawa sendiri yakni Puro Pakualaman Jogjakarta, Kesultanan Kesepuhan Cirebon, Masyarakat Adat Bandung, Masyarakat Adat Pasundan, Masyarakat adat Cirebon, Keraton Sumedang Larang, Kesultanan Sumenep.

Selain itu di kerajaan lainnya seperti Kedatuan Pejanggik Lombok (NTB), Kerajaan lanrantuka Flores (NTT), Kerajaan Tetnai (NTT), Kerajaan Kupang (NTT), Kerajaan Muna (Sultra), Kerajaan kalisusu (sultra), Kerajaan Polaeng (Sulteng), Kerajaan Buton, Masyarakat Adat Bajo, Kerajaan Moro Nene (Sulteng), Kerajaan Kabena (Sultra), Kesultanan Ternate (Maluku), Kesultanan Jailolo (Maluku), Kesultanan Jailolo (Maluku), Kerajaan Matan Tanjung pura (Kalimantan), Kerajaan Cantung (kalsel), Kerajaan Bulungan (Kaltara), Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Paser, Kesultanan Sekar Sorong Papua,

Kerajaan di Sulawesi Selatan sendiri menjadi peserta terbanyak. Nampak hadir Kesultanan Gowa I Maddusila Daeng Manyonri Karaeng Katangka Sultan Aluddin II, Raja Gowa ke 37 bersama perdana menterinya Andi Bau Malik Barammasse, Hj Andi Yulianti.

Selanjutnya Kedatuan Luwu Diwakili Opu Cenning dan Andi Canna, Dewan Adat Karaeng Galesong Aminuddin Salle, Kerajaan Enrekang Andi Ibrahim, Kedatuan Sidenreng Firdaus Dg Sirua, Kerajaan Cinnong Andi Johar, kerajaan Balusu Toraja Susana Seli Matandung. Kerajaan Garasingkang, dan Kerajaan Suppa diwakili Nur Bau Massepe.

Sesi penutupan para Yang Mulia, dan pimpinan kerajaan, kesultanan dan kedatuan dan dewan adat ini dibagi kedalam beberapa komisi yang akan bertugas memberi rekomendasi kepada MK terkait masalah-masalah terkini kaitannya dengan adat istiadat, budaya serta masalah sengketa antara keraton dan pemerintah daerah. (*)