Pemerhati Anak di Makassar: Perlu Panduan Peliputan Isu Anak di Media

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Jurnalis dan para pemerhati masalah anak dianggap perlu duduk bersama menyusun panduan peliputan isu anak untuk masing-masing format media: cetak, radio, televisi dan online. Jurnalis didorong memiliki perspektif anak dalam peliputan dan pemberitaan media.

Pasalnya, selama ini pemberitaan terkait anak yang berhadapan hukum masih banyak ditemukan terkesan tak melindungi anak-anak. Misalnya masih kadang ditemukan dalam berita yang mengekspose sangat jelas identitas anak yang ‘terpaksa’ menjadi pelaku kriminal.

Bahkan anak yang menjadi korban pemerkosaan, pencabulan atau menderita AIDS masih kadang ditampilkan foto dan nama jelas serta alamat rumahnya di media. Padahal, etikanya tak boleh.

Selain itu, juga dianggap penting harmonisasi usia anak terkait Undang-Undang (UU) No 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Penyiaran, dan UU Perlindungan Anak dll.

Hal tersebut mengemuka pada diskusi media bertema Kompleksitas Permasalahan Anak dalam Perspektif Media, Kamis (30/7/2015). Bertempat di Kantor Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Jl Mappanyukki No 32, Makassar.

Diskusi ini digelar Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel bekerja sama dengan Yayasan BaKTI dan Forum Jurnalis Peduli Anak (FJPA).

Diskusi ini menghadirkan aktivis peduli anak Rusdin Tompo, Nur Hasan dari Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Toddopuli Makassar, dan Indrawati dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar sebagai pembicara.

Menurut Rusdin, berdasarkan hasil kajian Indonesia Indicator (I2), selama 1 Juli 2014 hingga 22 Juli 2015 lalu, sebanyak 343 media di seluruh Indonesia (nasional dan lokal) memberitakan terpuruknya nasib anak di bidang hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan.

“Isu hukum anak merupakan yang paling tinggi diekspos dibandingkan dengan isu-isu lainnya. Pada kondisi inilah dianggap jurnalis perlu memiliki perspektif anak dalam peliputan atau pemberitaan,” papar Rusdin yang juga mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel.

Diskusi yang dipandu Sekretaris PJI Sulsel Hendra Nick Arthur ini dihadiri lebih 30-an orang. Terdiri perwakilan Unicef, BaKTI, jurnalis, mahasiswa P3TV, Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar serta perwakilan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Hadir pula di antaranya Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan Tri Amelia Tristiani dan Kepala Biro Bina Napza dan HIV-AIDS Setda Provinsi Sulsel Sri Endang Sukarsih MP.