Ini Data Pribadi Bambang Widjojanto

PERJALANAN KARIER :
      Pekerjaan :
-     Senior Partner di Widjojanto, Sonhaji & Associates (WSA Law Office) (2004)
-     Staf Litigasi LBH Jakarta (1984-1986)
-     Menangani kasus Tanjung Priok, dan lain-lain, Jakarta (1984-1985)
-     Menangani kasus-kasus subversi (salah satunya kasus proklamasi kemerdekaan Republik Melanesia Barat (1986-1993)
-     Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jayapura (1986-1993)
-     Staf Litigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jayapura (1986 - 1996)
-     Direktur Operasional Yayasan LBH Indonesia (1993-1998)
-     Penasihat Hukum dalam kasus Kedung Ombo, Kasus Singosari, Kasus Mahasiswa Kelompok 21, Kasus gugatan, Malang (1994)
-     Penasihat Hukum dalam gugatan Dep. Tamben, Kasus dana reboisasi, kasus Menwa, Kasus AJI, Kasus EDP (1995)
-     Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1999 (1999)
-     Ketua Dewan Etik Indonesian Corruption Watch (1999)
-     Koordinator pada Program Konstitusi dan Pemilu Cetro (2001)
-     Partnership - Konsultan di Bidang Anti Korupsi (2002)
-     Penasihat di Bidang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Sipil dan Demokrasi Yayasan TIFA (2002-2003)
-     Penasihat Hukum di Pengadilan Tinggi Jakarta Utara (2002)
-     Partnership - Penasihat di Bidang Pemilu (2002)
-     Senior Partner di Widjojanto, Sonhaji & Associates (WSA Law Office) (2004-2012)
-     National Legal Advisor di Partnership for Governance Reform (2005-2012)
-     Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance (2008-2012)
-     Anggota Komisi Hukum Kementerian BUMN (2008-2012)
      
Pemerintahan :
-     Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (2011-2015)

KEGIATAN LAIN :
-     Penulis di berbagai media (termasuk isu antikorupsi)
-     Anggota Gerakan Anti Korupsi (Garansi)
-     Anggota Koalisi untuk Pembentukan UU Mahkamah Konstitusi
-     Anggota Tim Legal Standing untuk Gugatan SP3 Kejaksaan Agung Kasus Texmaco
-     Tim Eksaminasi kasus Djoko Tjandra yang dibentuk ICW
-     Anggota Tim Gugatan Judicial Review untuk kasus Release and Discharge yang dibentuk oleh Koalisi Anti Korupsi
-     Anggota Tim Eksaminasi kasus Timbul Silaen yang dibuat oleh Masyarakat Pemantau Peradilan (MAPPI) UI
-     Anggota Tim Pembentukan Regulasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwas Pemilu)
-     Anggota Tim Eksaminasi kasus Tommy Suharto yang dibuat oleh ICW
-     Anggota Koalisi Pembaruan UU Pemilu dan Partai Politik
-     Anggota Koalisi Pembentukan UU Mahkamah Konstitusi
-     Anggota Koalisi Komisi Konstitusi untuk Konstitusi Baru
-     Sekretaris Eksekutif Alert Committee LSM, Irian Jaya (1990-1991)
-     Ketua Steering Committee Forum Kerjasama LSM, Irian Jaya (1992-1994)
-     Peserta Seminar Hak Asasi, Canada (1993)
-     Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik serta kepala Divisi Pertahanan YLBHI (1993-1994)
-     Peserta Seminar Lingkungan, Manila (1994)
-     Pemrakarsa Konsorsium Pembaruan Agraria (1994)
-     Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (1996)
-     Pendiri Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) (1996)
-     Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta Tim ini bekerja dalam rangka menemukan dan mengungkap fakta, pelaku, dan latar belakang peristiwa 13-15 Mei 1998 (1998)
-     Anggota Dewan Etik Indonesian Corruption Watch (ICW) (1998)
-     Pendiri LeIP (1999)
-     Pendiri Voice of Human Rights (VHR) (1999)
-     Pendiri Komisi untuk Orang Hilang (Kontras) (1999)
-     Pendiri Indonesian Corruption Watch (ICW) (1999)
-     Pendiri Indonesia Court Monitoring (2000)
-     Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPP Ikadin (2000-2001)
-     Fasilitator Forum Baku Bae (2001)
-     Wakil Ketua Umum DPP Ikadan Advokat Indonesia (Ikadin) (2003)
-     Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2011-2015)

PENGHARGAAN :
-     Menerima Sertifikat Amdal A (1987)
-     Menerima Lisensi sebagai Advokat Mahkamah Agung (1988)
-     Menerima Robert Kennedy Human Rights Awards Washington DC (1993)

KASUS :
-     Kasus: Menangani kasus Tanjung Priok dan lain-lain (1984)
-     Kasus: Menangani kasus-kasus Subversi di Irian (salah satunya kasus Proklamasi Kemerdekaan Republik Melanesia Barat oleh DR Thomas Wanggai), kasus-kasus Pertanahan (khususnya masalah tanah adat di Irian Jaya) (1986)
-     Kasus: Kasus Gugatan Dep.Tamben, Kasus dana Reboisasi, Kasus Menwa, Kasus AJI, Kasus KDP, Gugatan Pencekalan dan Recalling Sri Bintang Pamungkas (1994)
-     Kasus : Penasihat Hukum dalam Kasus Kedung Ombo, Kasus Singosari, Kasus Mahasiswa Kelompok 21, Kasus Gugatan Reboisasi, Kasus Timtim di Malang (1994)

KELUARGA :
-     Sari Indra Dewi (Isteri)
-     Anak (4)