Hadiri Rakor Pemberdayaan Desa, Sekprov Sulsel: Anggaran Harus Tepat Sasaran
"Prioritas kita mesti sepakati desa yang kuat melahirkan kabupaten kuat, kalau kabupaten kuat provinsi kuat, jika provinsi kuat, Insya Allah Indonesia
Penulis: Saldy Irawan | Editor: Ansar
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Hotel Novotel, Senin (29/7/2019)
Abdul Hayat Gani dalam sambutannya menyebutkan, era saat ini desa harus menjadi prioritas utama.
"Prioritas kita mesti sepakati desa yang kuat melahirkan kabupaten kuat, kalau kabupaten kuat provinsi kuat, jika provinsi kuat, Insya Allah Indonesia hebat," kata Abdul Hayat Gani.
Sekprov juga menekankan anggaran Dana Desa harus sampai pada sasaran dan harus dikawal dengan baik. Demikian juga dengan proses harus berjalan dengan baik, termasuk tertib administrasi.
Wagub Sulsel Sidak di Dinas Bina Marga Sulsel, Ini Hasilnya
Derita Mulan Jameela Usai Ahmad Dhani Dipenjara, Cari Makan dengan Cara Begini, Jangan Kaget!
Berkat ACT Sulsel, Warga Desa Terpencil Akhirnya Rasakan Daging Kurban Setelah 50 Tahun
"Ada dana jangan sampai desa bingung menggunakan Dana Desanya. Ada petunjuknya A, ada yang petunjuknya B, jangan sampai itu terjadi," sebutnya.
Menurut Abdul Hayat Gani, pertahanan nasional akan kuat jika pertahanan di desa kuat, peranan Dana Desa bagaimana membuat desa menjadi kuat. Jika pertahanan di desa lemah, tentu pertahanan sosial juga lemah. Ia berharap bahwa asistensi banyak dilakukan ke desa-desa.
"Hemat saya perbanyak asisten ke desa, kurangi ke Jakarta. Karena Provinsi itu perwakilan pusat," ujarnya.
Ia menekankan bahwa sinergi dapat berlangsung dengan baik jika koordinasi dan komunikasi juga berjalan dengan baik.
Dalam empat tahun terakhir Sulsel telah menerima total Dana Desa Rp8,1 triliun dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai juga tidaklah sedikit jumlahnya, mulai dari ketersediaan infrastruktur layanan sosial dasar seperti jalan, jembatan, drainase, pustu dan posyandu, PAUD dan sarana prasarana lainnya.
Selain itu terjadi peningkatan ekonomi masyarakat melalui Usaha BUMDES dan penyediaan lapangan pekerjaan baru di Desa.
Sesuai Data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, Provinsi Sulawesi Selatan saat ini baru memiliki 6 Desa Mandiri, 147 Desa, 1.443 Desa Berkembang dan 569 Desa Tertinggal.
Wagub Sulsel Sidak di Dinas Bina Marga Sulsel, Ini Hasilnya
Derita Mulan Jameela Usai Ahmad Dhani Dipenjara, Cari Makan dengan Cara Begini, Jangan Kaget!
Berkat ACT Sulsel, Warga Desa Terpencil Akhirnya Rasakan Daging Kurban Setelah 50 Tahun
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMPD) Sulsel, Ashari F Radjamilo menyampaikan, kegiatan ini dalam rangka menjalin sinergitas terkait pengawalan Dana Desa di Sulsel.
"Hasil yang diharapkan terciptanya koordinasi teknis terhadap pengelolaan dana desa," sebutnya.
Kegiatan ini diikuti oleh 200an peserta dari berbagai unsur, termasuk dari unsur kepolisian.
Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy
Langganan Berita Pilihan
tribun-timur.com di Whatsapp
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
