Siapa Mantan TNI dan Prajurit Dipecat Bagian dari Perusuh di Aksi 22 Mei? Ini Penjelasan Moeldoko

TRIBUN-TIMUR.COM - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membenarkan adanya purnawiran TNI ikut dalam aksi 22 Mei.

Bahkan Moeldoko memberikan bocoran terkait sejumlah purnawiran TNI yang menjadi bagian dari perusuh di aksi 22 Mei.

Moeldoko menjelaskan adanya purnawirawan di momen itu saat menjadi narasumber di acara Kabar Petang, televisi tvOne, Minggu (26/5/2019).

Baca: Hak Angket Masuk ke Pimpinan DPRD Sulsel, Fraksi PAN Anggap Usul Hak Bertanya

Baca: Robert Alberts Bawa 18 Pemain Persib Bandung ke Padang, Tak Ada Nama Beckham Putra Nugraha

Mulanya pembawa acara bertanya soal adanya purnawirawan yang juga ikut menolak hasil dari pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Bahkan, terdapat informasi  yang menyebut ada beberapa kelompok purnawirawan yang juga tergabung dalam aksi 22 Mei tersebut.

Moeldoko lalu menjawab tidak ada kaitan antara purnawirawan dengan sikap politiknya.

Namun Moeldoko menyayangkan ada beberapa kelompok purnawirawan yang berada dalam pusaran aksi 22 Mei.

Hak Politik yang Sama

"Sebenarnya enggak ada masalah ya kita-kita ini yang sudah pensiun, memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat."

"Karena prajurit TNI sudah ditanggalkan sehingga hak politiknya melekat sehingga mereka memiliki pilihan politik itu," ujar Moeldoko.

"Tetapi yang kita tidak boleh, adalah sekali lagi ada pikiran-pikiran yang sekelompok kecil dari anggota TNI yang mantan anggota TNI yang memang ada dalam pusaran kelompok tertentu ini, kita kenali itu."

Baca: Refeleksi 100 Hari Kerja Bupati Wajo, AGM: Ini Bukan Lagi Masa Kampanye, Saatnya Kerja!

Baca: Prank Mama Rieta Jilid 2! Raffi Ahmad Shock Dipaksa Bayar Ratusan Juta saat Belanja di Gucci

Moeldoko juga menerangkan siapa purnawirawan yang tergabung dalam aksi tersebut dan telah diawasi sebelumnya.

"Ini yang sungguh kita sayangkan para prajurit-prajurit desersi, para orang-orang pecatan itu memang ada."

"(Mereka) ada dalam pembicaraan dan itu kita monitor dengan pasti bahwa mereka-mereka itu terlibat dari bagan kerusuhan itu," kata Moeldoko.

Namun, menurut Moeldoko hal itu menjadi wajar karena mantan TNI sudah menjadi rakyat yang memiliki hak politik yang sama.