Walhi Sulteng Minta Pemerintah Bentengi Pantai Palu dengan Mangrove

TRIBUNPALU.COM, PALU - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) rencananya akan membangun tanggul di sepanjang pesisir Kota Palu.

Direncanakan, tanggul penghalang gelombang pasang itu dibangun sepanjang tujuh kilometer.

Tanggul yang direncanakan membentang mulai dari Kelurahan Silae hingga ke kawasan penggaraman Pantai Talise ini, ternyata menuai sejumlah penolakan.

Bukan hanya warga, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulteng pun angkat bicara.

Manager kampanye Walhi Sulteng, Stevandi menganggap rencana membangun tanggul tersebut bukan solusi terbaik untuk pemulihan kawasan pesisir Teluk Palu.

"Kalau Pemerintah membangun tanggul beton, itu artinya pemerintah membuka ruang aktivitas publik lagi di situ," katannya kepada Tribunpalu.com, Senin (18/3/2019).

Bukan hanya aktvitas publik, kata Stevandi, tidak menutup kemungkinan dengan adanya tanggul, akan ada pembangunan pemukiman baru.

Stevandi meminta agar pemerintah lebih memikirkan sesuatu yang akan dihadapi puluhan tahun mendatang.

"Kita mau di wilayah sepanjang teluk palu ada budi daya mangrove," katanya.

"Kenapa mangrove, mangrove adalah tanaman yang dapat memecah obak, begitu juga untuk jangka panjang sebagai pelindung pantai dari terjangan tsunami," tambahnya.
kita tahu bahwa kejadian seperti bulan

Stevandi menyebut, kejadian pada bulan september 2018 lalu, adalah bukti ketidak siapan pemerintah menghadapi bencana.

Dan dapat dipastikan, bencana serupa akan terjadi lagi di Kota Palu.

"Ini harus dipersiapkan mulai sekarang," ujarnya.

Stevandi kemudian mengambil contoh beberapa titik yang relatif aman saat terjadinya tsunami.

Kawasan pesisir Kelurahan Kabonga, Kecamatan Banawa, Donggala misalnya.