Wakil Ketua DPRD Sulsel Tolak Pembangunan Rest Area

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif menolak pembangunan rest area di
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemprov Sulsel.

Syahar menganggap anggaran pembangunan ini sangat besar sehingga dia meminta anggaran pembangunan dialihkan untuk program yang lebih penting.

"Jadi, saya secara pribadi menolak pembangunan rest area karena masih banyak program lain yang lebih penting seperti perbaikan jalan," kata legislator dari Partai Nasdem itu, Senin (26/11/2018).

Baca: TRIBUNWIKI : Profil Zainal, Guru Berprestasi Kabupaten Sidrap 2018, Sering Tampil di Talkshow

Baca: Bupati Indah: 2019 Ruas Lara-Kalitata di Beton 3 Kilometer

Baca: Kronologi Mahasiswa Jadi Korban Begal di Tallo hingga Tangan Sampai Terputus

Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulsel, Muslim Salam mengatakan dari asistensi Kementerian PUPR, jalan yang rusak di Sulawesi Selatan mencapai 882 kilometer dari
2090 km.

Menurutnya, kondisi jalan tak mantap 882 km, 205 km rusak ringan, 677 rusak berat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemprov Sulsel, Andi Bakti Haruni mengatakan, pembangunan rest area adalah program dalam visi dan misi.

Sehingga, pasti akan dijalankan.

Baca: Plt Bupati Sidrap Dollah Mando Minta Guru Tingkatkan Kompetensi di Era Revolusi Industri 4.0

Baca: Polisi Sita 24 Kartu Telkomsel dari JD Penyebar Hoax Isu Jokowi PKI, Ini Kata Presiden

Baca: 2 Parpol di Selayar Belum Sampaikan APK, Ini Kata Komisioner KPU

"Itu kan (pernyataan Syahar) adalah pribadi, saya kira teman-teman yang lain setuju," katanya.

Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Syamsuddin Karlos mengatakan program rest area akan jalan karena sudah disetujui programnya dalam rapat komisi.

"Kita sudah dengarkan presentasi kemarin, dan Fraksi PAN akan mendukung itu," katanya. (*)