Tolak Beri Pelayanan Warga, Ombudsman Minta Bupati Jeneponto Pecat Lurahnya, Ini Alasannya!

Hasil investigasi Ombudsman RI Sulsel beberapa bulan terakhir, akhirnya keluar putusan Lurah Muh Yusuf dinyatakan terbukti maladministrasi

Tolak Beri Pelayanan Warga, Ombudsman Minta Bupati Jeneponto Pecat Lurahnya, Ini Alasannya!
sanovra/tribuntimur.com
Lurah Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Jeneponto, Muhammad Yusuf keluar dari ruangan pemeriksaan Lembaga Pengawasan Ombudsman RI Sulsel di kantor Ombudsman, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Senin (9/7). Muh Yusuf menjalani pemeriksaan terkait Video lurah yang beredar di media sosial yang awalnya warga datang mengajukan permohonan izin usaha, tepatnya surat keterangan usaha (SKU) namun ditolaknya mentah-mentah, dan malah membentak warga. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Masih ingat dengan video Lurah Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan Muh Yusuf yang sempat viral di media sosial, karena menolak melayani warganya beberapa bulan lalu?

Lembaga Ombudsman yang menangani kasus itu akhirnya menyimpulkan hasil akhir pemeriksaannya dengan meminta kepada Bupati Jeneponto untuk segera mencopot Muhammad Yusuf dari jabatanya sebagai Lurah Empoang Selatan, Kecamatan Binamu.

Permintaan itu disampaikan langsung kepada Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Jeneponto, Maskur di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulsel, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Rabu (29/8/2018).

Baca: Asyiknya Menikmati Musim Gugur di Korea Itu Saat Jalan-jalan ke Sini? Catat Lokasi!

Baca: Pencapaian PSM di Putaran Pertama Liga 1 2018, Sama dengan Performa 2017, Baca Selengkapnya!

Baca: Preview PSM Vs Perseru, Penyerang Anyar Sandro Belum Dipastikan Robert Turun Main, Kenapa?

"Hari ini sebenarnya kita ingin menyampaikan laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman ke Bupati terkait dugaan Maladministrasi Lurah Empoang, tapi bupati berhalangan hadir," kata Ketua Ombudsman RI Sulsel, Subhan.

Hasil akhir pemeriksaan Ombudsman meminta kepada bupati Jeneponto Ikhsan Iskandar untuk memberhentikan Muh Yusuf sebagai Lurah Empoang karena diduga melanggar maladministrasi atas sikapnya yang menolak melayani warganya.

Tidak Boleh Promosi

Selain pencopotan, Ombudsman juga meminta agar lurah yang bersangkutan tidak boleh dipromosikan untuk menduduki jabatan baru selama pemberian sanksi berjalan.

"Bukan hanya meminta, tapi ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia harus dicopot dari jabatanya," tuturnya.

Lurah Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Jeneponto, Muhammad Yusuf keluar dari ruangan pemeriksaan Lembaga Pengawasan Ombudsman RI Sulsel di kantor Ombudsman, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Senin (9/7). Muh Yusuf menjalani pemeriksaan terkait Video lurah yang beredar di media sosial yang awalnya warga datang mengajukan permohonan izin usaha, tepatnya surat keterangan usaha (SKU) namun ditolaknya mentah-mentah, dan malah membentak warga.
Lurah Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Jeneponto, Muhammad Yusuf keluar dari ruangan pemeriksaan Lembaga Pengawasan Ombudsman RI Sulsel di kantor Ombudsman, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Senin (9/7). Muh Yusuf menjalani pemeriksaan terkait Video lurah yang beredar di media sosial yang awalnya warga datang mengajukan permohonan izin usaha, tepatnya surat keterangan usaha (SKU) namun ditolaknya mentah-mentah, dan malah membentak warga. (sanovra/tribuntimur.com)

Ombudsman memberikan batas waktu 30 hari kepada Bupati Jeneponto untuk melaksanakan pemberhentian itu. Jika tidak dijalankan maka Ombudsman akan mengambil upaya tegas berupa pengajuan rekomendasi pencopotan.

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Arif Fuddin Usman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved