Mandirikan Disabilitas, Dinsos Bulukumba Bakal Lakukan Ini
Kegiatan tersebut sebagai upaya merealisasikan target identifikasi tuntas 2018 penyandang disabilitas fisik dan mental di Bulukumba.
Penulis: Firki Arisandi | Editor: Imam Wahyudi
Laporan Wartawan TribunBulukumba.com, Firki Arisandi
TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bulukumba bakal menggandeng Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPKS) Dinas Sosial Provinsi Sulsel, dalam pelayanan gratis sehari.
Kegiatan tersebut diagendakan bakal dilaksanakan pada Kamis, 9 Mei mendatang.
Kegiatan tersebut sebagai upaya merealisasikan target identifikasi tuntas 2018 penyandang disabilitas fisik dan mental di Bulukumba.
Dari data yang tercatat, sebanyak 803 penyandang disabilitas sedang dan ringan, 40 penyandang disabilitas berat, serta sedikitnya 200 penderita baru teridentifikasi.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Andi Sudirman mengungkapkan, kerjasama tersebut disebabkan kendala anggaran untuk identifikasi penyandang disabilitas secara massif di lapangan dalam merealisasikan target data riil penyandang disabilitas.
Dikatakan, mendatangkan penyandang disabilitas dari rumah ke Dinas Sosial membutuhkan anggaran yang besar.
Bukan hanya Bulukumba, kerjasama UPKS tahun ini juga dilaksanakan di Sinjai dan Sidrap.
“Jadi tinggal bawa keluarga penyandang disabilitas ke Dinas Sosial pada 9 Mei. Biayanya ditanggung, prosedurnya bawa data kependudukan yang bersangkutan saja, seperti Kartu Keluarga dan KTP,” jelasnya via rilis yang diterima TribunBulukumba.com, Jumat (4/5/2018).
Upaya pelayanan gratis, tambah Sudirman berupa pemeriksaan kesehatan, praktek keterampilan sekaligus assesment Dinas Sosial.
Informasi pelayanan gratis itu telah disampaikan ke kecamatan dan desa melalui relawan sosial yang bekerjasama dengan Dinas Sosial, melalui persuratan secara resmi ke pemerintah kecamatan, desa dan lurah.
Kegiatan tersebut diharapkan menjadi pintu penyandang disabilitas tak produktif untuk jadi mandiri.
Menurutnya, target pemerintah, tidak ada lagi disabilitas yang tak tersentuh program dalam lima tahun ke depan.
Khususnya penyandang disabilitas berat, akan diusulkan dalam Asistensi Penyandang Disabilitas Berat (APDB) dari Kementerian Sosial.
"Secara bertahap dari 2011 sampai sekarang ada 40 APDB yang memperoleh jaminan hidup senilai Rp 3 juta pertahun," tambah Sudirman.